Mengkhawatirkan, Sekolah Swasta di Banyuwangi Terancam Krisis Guru  

Banyuwangi, Jawa Timur – Rekrutmen besar-besaran tenaga guru kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Banyuwangi, Jawa Timur berbuntut pada kurangnya tenaga guru di sekolah swasta.

Keluhan ini terungkap dalam rapat dengar pendapat PGRI Banyuwangi dengan DPRD, Selasa (8/2/2022) siang.

Menurut PGRI, pengelola sekolah swasta di Banyuwangi mulai ketar-ketir. Mereka khawatir, para guru yang lolos PPPK akan bedol desa. Berpindah mengajar ke sekolah negeri.

“ Ini keluhan yang dihadapi sekolah swasta. Mereka khawatir kekurangan guru karena banyak yang lolos PPPK,” kata Ketua PGRI Banyuwangi Sudarman.

Jika merekrut ulang tenaga guru, pihak sekolah harus kembali memulai dari awal. Mereka berharap, para guru yang lolos PPPK bisa dikembalikan ke sekolah awal.

“Kalau bisa seperti itu, dikembalikan mengajar ke swasta,” tegas Kepala SMPN 1 Giri Banyuwangi.

Baca Juga

Polisi Dinilai Lamban Ungkap Kasus Pembunuhan Pensiunan Guru di Sumbar

Selain swasta, pengelola sekolah negeri juga ikut was-was. Sebab, para guru honorer yang tidak lolos PPPK terancam tergusur. Digantikan tenaga PPPK. Kondisi ini membuat banyak guru yang belum lolos PPPK khawatir kehilangan pekerjaan.

Tak hanya krisis guru di sekolah swasta, PGRI juga mempertanyakan tidak semua guru yang mendaftar bisa lolos PPPK. Padahal, kuota yang disediakan di Banyuwangi sebanyak 3.624 orang. Dari jumlah ini, yang mendaftar hanya 2.743 orang.

“Logikanya, bisa lolos semua karena jauh dari kuota. Nyatanya, banyak yang tidak lolos,” jelas Sudarman.

Pihaknya berharap, sisa guru yang belum lolos bisa diperjuangkan seluruhnya masuk dalam PPPK tahap ketiga.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi Nafiul Huda menjelaskan, rekrutmen PPPK pendidikan ditangani Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Pihaknya hanya melakukan rekrutmen dan mengusulkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang lolos PPPK. “ Data rekrutmen dan posisi yang kami ajukan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2019,” jelasnya.
 

Terkait krisis guru di sekolah swasta, pihaknya memastikan akan melakukan pemetaan bersama Dinas Pendidikan Banyuwangi. Hingga kini, penempatan tenaga guru PPPK masih menunggu aturan dari Kementerian Pendidikan,” pungkasnya.  Sebanyak 1.110 tenaga guru PPPK sedang dalam proses pengajuan NIP dari Banyuwangi. (Happy Oktavia/mii)