Dua Versi SK Debat KPUD Bojonegoro Berpotensi Bikin Gaduh Hukum dan Picu Konflik

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo, membenarkan adanya laporan sengketa yang diajukan oleh paslon 02 melalui kuasa hukumnya. Laporan itu sudah ia terima sesuai dengan Perbawaslu 02 tahun 2020 bahwa permohonan sengketa dapat dilakukan di Bawaslu terhadap seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.

“Kuasa hukum tadi akan menyengketakan SK KPU 1547,” ujarnya.

Tetapi, pihak pemohon dia katakan masih harus melengkapi satu berkas berkaitan dengan hal-hal apa saja yang disengketakan. Kuasa hukum memiliki waktu satu hari terakhir, karena masa pengajuan sengketa terbatas tiga hari sejak SK diterbitkan, terhitung ke belakang selama hari kerja.

“Setelah permohonan ini berkasnya lengkap kami terima, kami akan rapat pleno apakah bisa diregistrasi apa tidak, jika teregistrasi maka tahap selanjutnya musyawarah tertutup, harapan kami selesai di (tahapan) situ,” tandas Hans.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Robby Adi Perwira sedang dalam upaya dikonfirmasi perihal permohonan sengketa SK KPU 1547. (dra/far)