Bawaslu Jember Tak Hadir Lagi, Pansus DPRD Khawatirkan Transparansi Anggaran Pilkada

"Kami sudah menerima enam surat masuk dan ada enam kelompok yang sudah audiensi dengan kami. Tentu saja, kami ingin mempertanyakan sejauh mana dasar dari surat masuk tersebut,” katanya.

Di sisi lain, menurut Ardi, staf Bawaslu yang menerima undangan pada undangan pertama sudah memberikan tanda tangan bukti penerimaan.

Namun, ketidakhadiran kali ini memicu kecurigaan terkait alur informasi di internal Bawaslu.

“Ketika staf DPRD kami mencoba menghubungi, Bu Devi dari Bawaslu sempat menelepon kami dan mengaku kaget terkait undangan ini, padahal tanda tangan penerimaan sudah ada. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” tuturnya.

Terkait langkah ke depan, Ardi menyatakan bahwa Pansus akan kembali mengundang Bawaslu untuk menghadiri rapat dengar pendapat.

Meskipun Pansus tidak memiliki wewenang eksekusi atau penyidikan, namun pihaknya tetap berupaya merekomendasikan hasil dari rapat tersebut kepada pimpinan.

“Kami akan tetap memanggil ulang dan mengundang kembali di sela-sela jadwal yang ada. Kami menginginkan transparansi dan berharap agar Bawaslu bisa hadir dalam rapat berikutnya,” pungkas Ardi. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana menjelaskan pihaknya tidak bisa menghadiri undangan karena masih berada di luar kota, yakni Jakarta.

“Saya dan tiga komisioner di luar kota, saya di Jakarta acara sama kemendagri,” kata Sanda saat dikonfirmasi wartawan.

Kemudian, dua komisioner lainnya sedang ada di Malang dan Surabaya. 

Sedangkan dua komisioner lainnya memang ada di Jember, namun sedang menangani perkara dugaan pelanggaran.

“Menjalankan proses klarifikasi untuk menangani perkara pelanggaran,” ucap dia. 

Sanda berjanji akan berkirim surat secara resmi ke Pansus Pilkada terkait dengan ketidakhadirannya tersebut. 

Selain itu, ia akan menghadiri undangan dari Pansus Pilkada Jember untuk undangan selanjutnya. (sss/gol)