Long March Lima KM, Ratusan Buruh di Jatim Gelar Aksi Tuntut Kenaikan Upah

Surabaya, tvOnenews.com - Ratusan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (5/11/2024). Aksi diawali dengan long march sejauh lima kilometer dari Jalan Tunjungan menuju Jalan Pahlawan Surabaya, aksi ini merupakan kelanjutan dari pembacaan putusan uji materi UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekitar 500 buruh yang berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan sejumlah daerah lainnya, mengawali aksi dengan berkumpul di Jalan Raya Darmo sebelum bergerak menuju kantor gubernur. Mereka menuntut perubahan atas kebijakan yang dianggap merugikan buruh, khususnya terkait dengan UU Cipta Kerja.

Sekretaris PERDA KSPI Jatim, Jazuli, dalam orasinya menegaskan bahwa UU Cipta Kerja telah melemahkan perlindungan terhadap hak-hak buruh.

“Banyak pasal yang justru merugikan pekerja, seperti yang berhubungan dengan PHK, kontrak kerja yang tidak aman, serta pengurangan pesangon,” kata Jazuli.

Lebih lanjut, Jazuli menyampaikan bahwa kondisi ekonomi yang sedang lesu, dengan deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, memperburuk daya beli buruh. Ia menilai, deflasi tersebut menunjukkan adanya penurunan daya beli yang makin parah, terutama di sektor industri tekstil dan garmen.

Selain menuntut perlindungan bagi pekerja, KSPI Jawa Timur juga mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum (UMK) sebesar 8-10 persen. Buruh menolak penentuan upah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, yang menurut mereka tidak mencerminkan kebutuhan hidup yang layak.

Baca Juga

Manajemen Freeport dan Serikat Pekerja/Buruh Tandatangani Perjanjian Kerja Bersama ke-24 Periode 2026-2028

Jazuli menegaskan bahwa aksi ini baru merupakan permulaan, dengan aksi besar-besaran lainnya dijadwalkan pada 5 November 2024 hari ini.

“Kami akan terus menggelar aksi hingga tuntutan kami dipenuhi atau hingga penetapan UMK 2025 diumumkan,” tegasnya.

Ia berharap, di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto, dapat memperkuat kebijakan dalam memikirkan nasib upah buruh yang tergolong terendah.zz

“Kami buruh sangat berharap di era pemerintahan bapak presiden  prabowo Subianto nasib buruh lebih diperhatikan dan kebijakan pemerintah bisa lebih pro rakyat terutama buruh,” tandasnya.

Aksi demontrasi tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat bagi pemerintah akan pentingnya kesejahteraan buruh, yang selama ini merasa terabaikan. Para buruh menuntut agar hak-hak mereka dihormati dan bukan sekadar janji-janji kosong dari pemerintah.

Penetapan upah minimum untuk tahun 2025 diperkirakan akan diumumkan paling lambat pada akhir November 2024. (zaz/far)