Pramuka Lumajang Bantah Tidak Laporkan Bantuan Erupsi Semeru 2021

Lumajang, tvOnenews.com - Kwartir Cabang Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) Kabupaten Lumajang membantah, organisasinya tidak melaporkan hasil bantuan erupsi Gunung Semeru 2021 silam. 

Bantahan tersebut menyusul adanya pernyataan Thoriqul Haq yang menjabat Bupati Lumajang saat penanganan bencana erupsi pada saat itu, menyebutkan bahwa Pramuka merupakan salah satu lembaga penerima dana bantuan yang belum melaporkan hasil kegiatan penanganan bencananya kepada pemerintah. 

Hal itu diungkapkan Mantan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq kepada sejumlah awak media beberapa saat setelah dirinya menjalani pemeriksaan  di Polda Jawa Timur terkait kasus dugaan penyimpangan penerimaan dan penyaluran dana bantuan bencana erupsi Gunung Semeru 2021, Selasa (3/9) kemarin. 

Atas ungkapan Thoriq yang saat ini kembali maju sebagai bakal calon Bupati Lumajang pada pilkada serentak 2024 mendatang, Ketua Pramuka Peduli Lumajang, Syaiful Rizal membantah, organisasinya tidak melaporkan penyaluran bantuan seperti yang disebutkan Thoriq.

Rizal menyatakan, bahwa pada saat peresmian hunian sementara yang dibangun pramuka, pejabat utama seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah dan Bupati Lumajang Thoriq juga hadir.

"Bagaimana tidak terlaporkan, bahkan kita komitmen membangun 50 hunian sementara itu sudah ada SK bupatinya, seharusnya sudah tercatat, secara tidak langsung kita sudah memberitahu bahkan beliau-beliau juga hadir saat peresmian," kata Rizal di Sekretariat Pramuka Lumajang, Rabu (4/9). 

Disamping itu, Rizal juga mengaku sudah melaporkan hasil pengelolaan dana bantuan yang dikelola pramuka Lumajang kepada Ketua Kwarcab Pramuka Lumajang yakni Indah Amperawati yang saat bencana erupsi Gunung Semeru juga menjabat sebagai Wakil Bupati Lumajang.

"Karena kami dibawahnya Kwarcab jadi tanggung jawab kami melaporkannya ke Ka Kwarcab," lanjutnya.

Rizal menjelaskan, pihaknya saat itu menerima donasi dari pramuka se Indonesia sejumlah Rp1,8 miliar dan tidak ada aliran dana lain termasuk dari pemerintah maupun Baznas Lumajang yang saat itu ditunjuk sebagai penerima donasi dari masyarakat.

Waktu itu, pramuka berkomitmen dengan pemerintah akan membangun 50 hunian sementara untuk penyintas erupsi Gunung Semeru dan telah tercantum dalam SK Bupati, namun yang terealisasi hanya 49 hunian. Alasannya, hunian yang tidak terbangun itu lokasinya cukup sulit dijangkau.