Dapat Anggaran Rp 27 Miliar dari Pusat, Jalan Raya Brongkos – Binangun Blitar akan Diperbaiki

Blitar, tvOnenews.com – Jalan Raya Brongkos Kesamben - Ngembul Binangun sepanjang 4,5 kilometer tahun ini akan mendapatkan anggaran proyek perbaikan sebesar Rp27 miliar dari pemerintah pusat. Proses perbaikan dijadwalkan dimulai pada bulan September mendatang.

Hamdan Zulfikri Kurniawan, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar mengatakan, proyek tersebut merupakan bagian dari program perbaikan infrastruktur yang dibiayai oleh Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Anggaran sebanyak Rp27 miliar, sepenuhnya disalurkan oleh pemerintah pusat.

"Pekerjaan perbaikan jalan ini akan dilakukan langsung oleh Kementerian PUPR," katanya, Jumat (30/8).
 
Jalan Raya Brongkos Kesamben - Ngembul Binangun kondisinya sudah lama menjadi perhatian, karena rusak parah dalam beberapa tahun terakhir, apalagi sering dilewati truk pengangkut tebu yang menuju pabrik gula.

"Kondisi jalan yang buruk telah menyebabkan ketidaknyamanan dan sering dikeluhkan oleh warga," tambahnya.

Menurut Hamdan, perbaikan Jalan Raya Brongkos Kesamben - Ngembul Binangun sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan perjalanan, terutama bagi truk-truk besar yang melintas setiap hari.

Perbaikan jalan ini akan menggunakan aspal hotmix, yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas jalan secara signifikan. Hamdan menegaskan bahwa proyek ini harus selesai pada tahun ini, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Baca Juga

Pangkas Rapat dan Perjalanan Dinas, Pemerintah Bidik Selamatkan Rp130 Triliun dari Refocusing Anggaran

"Kami sangat berharap bahwa pekerjaan ini akan selesai tepat waktu dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tuturnya.

Karena APBD tidak mencukupi untuk menutup seluruh biaya perbaikan, Pemerintah Kabupaten Blitar sebelumnya telah mengajukan anggaran untuk perbaikan jalan ini ke pemerintah pusat. 
Dengan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan masalah jalan rusah segera diselesaikan.

"Karena keterbatasan anggaran daerah, kami memutuskan untuk mengajukan proposal kepada pemerintah pusat," pungkasnya. (min/hen)