Beras Bantuan Pangan Tak Layak Konsumsi, Penegak Hukum Diminta Bertindak

Gresik, Jawa Timur- Kasus beras program bantuan pangan non tunai (BPNT) tak layak konsumsi yang diteima keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang sempat viral dianggap makanan ayam dan bebek, akhirnya menemui titik terang.

Pihak penyalur program BPNT akhirnya mengganti beras tersebut dengan kualitas sesuai standar. Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3NKRI) Kabupaten Gresik, Ainul Hidayat.

"Penyalur sudah mengakui (kualitas beras tak layak) dan minta maaf. Penyalur juga telah punya itikad baik mengganti dengan beras lebih layak," ungkap Hidayat kepada wartawan.

Menurutnya, temuan beras BPNT tak layak konsumsi itu berawal dari KPM di Desa Morowudi pada awal bulan Januari 2022. Mendapat laporan itu, LP3NKR akhirnya turun melakukan penelusuran. Hasilnya, ditemukan sejumlah KPM BPNT di Desa Morowudi yang mendapatkan beras tak layak.

"Sedikitnya ada 4 sampel KPM BPNT yang mendapat beras tak layak dari penyalur," ungkapnya.

Hidayat menyebutkan, bahwa kasus serupa banyak terjadi. Tidak hanya di Desa Morowudi. Namun, KPM tak berani melapor atau mengadu dengan berbagai pertimbangan. Misal, takut namanya akan dicoret dari daftar KPM BPNT.

"Jadi, kasus seperti ini bisa seperti gunung es. Satu kebongkar, yang lain akan muncul satu per satu," katanya.

Menanggapi terbuktinya adanya kasus bantuan BPNT "makanan ayam dan bebek" aktifis IDR (informasi dari rakyat) Choirul Anam menyayangkan jika pihak penyelur hanya meminta maaf dan mengganti beras yang tak layak tanpa adanya sanksi apapun.

"Aparat penegak hukum bisa bertindak jika pihak penyalur terbukti dengan sengaja mengurangi kwalitas maupun menyunat porsi bantuan BPNT yang telah ditetapkan pemerintah untuk warga penerima manfaat," ujar Anam.

Ditambahkan, jika ulah para penyalur nakal itu bisa disangkakan dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ya kalau pihak penyalur mengkorupsi bantuan pemerintah, bisa terancam dipidana seumur hidup atau dipenjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar," lanjut Aktifis berkepala plontos itu.