Bawaslu Bojonegoro Luncurkan Delapan Poin Prioritas Indeks Kerawanan Pemilihan untuk Pilkada 2024

Bojonegoro, tvOnenews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, secara resmi meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) tahun 2024 pada Minggu (18/8). Peluncuran ini bertujuan untuk memetakan dan mengidentifikasi potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) yang akan datang.

Ketua Bawaslu Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo, mengungkapkan bahwa peluncuran IKP ini dilakukan secara serentak oleh Bawaslu di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Handoko menegaskan pentingnya pencegahan secara menyeluruh untuk memastikan Pilkada berjalan dengan baik.

"Melalui peluncuran IKP ini, mari kita bersama-sama berupaya untuk menetralkan atau setidaknya meminimalkan kejadian rawan. Idealnya, kita berharap kejadian tersebut tidak terjadi sama sekali," ujar Handoko.

Dia menambahkan bahwa pemetaan dan identifikasi kerawanan pemilihan mencakup delapan poin penting yang didasarkan pada pengalaman dari pemilihan legislatif sebelumnya. Salah satu masalah yang diidentifikasi adalah pergeseran atau penggelembungan suara yang melibatkan pihak penyelenggara.

"Selama pemilihan legislatif lalu, kami menemukan peristiwa penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara. Hal ini merupakan isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius," tambah Handoko.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bojonegoro, Muhammad Muchid, juga menekankan pentingnya IKP sebagai alat strategis untuk menjaga integritas Pilkada. IKP dirancang untuk mengukur berbagai aspek yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada, seperti risiko kekerasan, praktik politik uang, dan pelanggaran administrasi pemilihan. Data yang terkumpul dari IKP akan digunakan untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif.

Bawaslu Bojonegoro berharap dengan adanya IKP, seluruh elemen terkait dapat bekerja sama untuk menciptakan Pilkada yang bersih, aman, dan demokratis. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang ditemukan.