Biaya Surat Keterangan Kesehatan Dirasa Mahal, KPU Nganjuk Khawatir Rekrutmen KPPS Sepi Peminat

Selain itu, banyak PPK yang menyebutkan kalau Kepala Puskesmas kurang memberikan respon atas pemeriksaan kesehatan calon KPPS di Kabupaten Nganjuk.

"Tentu ini membuat kami sebagai penyelenggara Pemilu sedikit kecewa, karena seolah kurang ada dukungan kepada kami dalam menyelenggaran Pemilu tahun 2024," ungkap Pujiono.

"Pihak KPU Nganjuk sebenarnya sudah bertemu langsung dan memohon dukungan dari Pj Bupati Nganjuk terkait fasilitas layanan kesehatan bagi calon KPPS di Kabupaten Nganjuk. 

Saat itu Pj Bupati Nganjuk meminta waktu untuk berkoordinasi dengan OPD terkait dan Forpimda.

Lebih lanjut Pujiono menambahkan, Mendagri sebenarnya juga telah mengeluarkan surat kepada semua Kepala Daerah untuk memberikan dan membantu fasilitas kepada KPU dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu didasarkan atas Mendagri tidak menginginkan ada petugas kelelahan saat menjalankan proses tahapan coblosan dan penghitungan Pemilu.

"Untuk itulah, berdasarkan surat dari Mendagri tersebut Pemkab Nganjuk dapat memberikan fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi calon KPPS, sehingga dengan adanya fasilitasi tersebut maka minat warga mendaftar sebagai KPPS cukup tinggi," harap Pujiono.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Hendriyanto menanggapi hal tersebut mengungkapkan, besaran tarif pemeriksaan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian tarif pemeriksaan tersebut besarnya sama di semua Puskesmas di Kabupaten Nganjuk.

"Jadi, pada intinya ketentuan terkait besarnya tarif pemeriksaan kesehatan yang ada di masing masing Puskesmas di wilayah Nganjuk telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk," pungkas Hendriyanto. (kso/gol)

Baca Juga

Jelang Ramadhan, Sidak BAPANAS Temukan Harga Cabai Masih Tinggi di Bojonegoro