18 Parpol Bersama TNI Polri, KPU dan Tokoh Masyarakat di Madiun Deklarasi Pemilu Damai

Madiun, tvOnenews.com - Bertempat di Makorem 081 Dirotsahajaya, Kota Madiun, Rabu (8/11) pukul 09.00 WIB, sebanyak 18 pimpinan partai politik bersama TNI-Polri, Forkopimda, KPU, Bawaslu, ormas dan juga tokoh masyarakat menggelar ikrar penandatanganan deklarasi pemilu damai tahun 2024.

Deklarasi pemilu damai ini juga diikuti oleh seluruh Kodim jajaran seMadiun Raya secara daring melalui sambungan zoom, mengharap untuk sama-sama menjaga dan menciptakan pemilu baik Pilpres dan Pileg tahun 2024 mendatang berjalan aman, lancar, damai dan penuh suka cita.

Heru Wahono Santoso Kepala Badan Koordinator Wilayah I Madiun yang sekaligus sebagai perwakilan Pemprov Jawa Timur mengaku Jawa Timur adalah barometernya politik di Indonesia. 

Sehingga sinergitas antara TNI-Polri, pemda, partai politik serta penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat diharapkan bisa saling menjaga komitmen dan menciptakan pemilu di Jatim aman dan kondusif.

“Pemilih di Jatim ini lebih dari 31 juta, tentu ini perlu menjadi perhatian khusus, apalagi Jawa Timur menjadi barometer nasional politik di Indonesia jangan sampai Jawa Timur bergejolak, karena dampaknya langsung ke Jakarta,” ucap Heru. 

Oleh sebab itu sinergitas dari seluruh komponen masyarakat, TNI-Polri, partai politik, penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu bisa terjaga mulai sekarang. 

Heru juga menyampaikan pesan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar menghindari politik identitas yang bisa mengarah kepada ujaran kebencian, kemudian juga hindari berita-berita hoaks yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya. 

“Tentunya peran media, ini menjadi sangat penting sekali bagaimana memfilter berita, jangan sampai berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya ini diupload sehingga menjadi konsumsi publik yang mungkin kurang paham, karena pemilu ini memilih pemimpin bukan mencari musuh,” imbuhnya. 

Terpisah, Kolonel INF, Sugiyono Komandan Korem 081 Dirotsahajaya mengimbau kepada seluruh instansi pemerintahan, ASN, TNI-Polri untuk menjaga netralitasnya, tidak boleh memfasilitasi maupun menjadikan sarana dan prasarana milik pemerintah menjadi tempat kampanye. 

“Jelas imbauan kami tetap netral, kami tidak boleh memilih salah satu calon, kemudian sarana dan prasarana kantor kami juga tidak diperbolehkan untuk dipakai salah satu calon termasuk komentar di medsos maupun di lapangan terkait salah satu calon, kami netral semuanya,” terang Sugiyono.