Peluncuran Fosfor Putih di Gaza, Pakar HHI: Israel Melanggar Hukum Humaniter Internasional Jika Menargetkan Objek Sipil

Aturan Penggunaan Senjata

Enny memberikan tanggapan mendalam tentang segala tindakan yang dilakukan Israel selama peperangan. Dalam penjelasannya, Ia memaparkan para pihak diperbolehkan menggunakan senjata yang tidak dilarang oleh hukum dan mengacu pada humanity principle. Yang dimana, senjata yang digunakan tidak boleh mengakibatkan unnecessary suffering ataupun superfluous injury.

Menurutnya, penggunaan fosfor dalam medan perang telah diatur dalam konvensi penggunaan Senjata Kimia yang dimana terdapat batasan dalam penggunaan.

"Kalau melebihi ambang batas tertentu tersebut, maka tidak boleh digunakan karena akan mengakibatkan luka berlebihan bagi orang yang kena senjata tersebut,” pungkasnya.

Selain itu, terdapat sejumlah konvensi internasional yang mengatur penggunaan senjata, yang dimana senjata yang digunakan hanya untuk kombatan dan sasaran militer saja, serta tidak bersifat indiscriminate attack yang berpotensi mengenai penduduk sipil

Dia juga menekankan bahwa hukum yang berlaku di masa damai berbeda dengan hukum yang berlaku pada masa peperangan. Dalam peperangan, kombatan memiliki hak istimewa, seperti hak untuk menyerang dan diserang, hak atas status tawanan perang jika tertangkap oleh pihak musuh, dan mereka tidak dapat disalahkan jika membunuh musuh.

Selain itu, Enny menambahkan bahwa penduduk sipil dikecualikan dari sasaran serangan dan mendapatkan perlindungan secara internasional selama peperangan, berdasarkan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan terhadap Penduduk Sipil.

Menurut Enny, inti dari semua ini adalah bahwa senjata yang digunakan hanya ditujukan untuk kombatan dan sasaran militer saja. Penggunaan senjata yang bersifat serangan sembarangan tidak diperbolehkan karena itu akan mengenai penduduk sipil dan objek sipil juga.

Rekonsiliasi Konflik

Dalam hal ini, Enny juga mengungkapkan Ceasefire dapat menjadi solusi sembari berupaya menyelesaikan sengketa antara Israel-Palestina, walaupun hal ini tidak bersifat permanen.

“Jika gencatan senjata disepakati, maka harus ada pihak yang mengawasi dan mengawal pelaksanaannya. Mungkin bisa dibentuk UN Peacekeeping,” ujar Pakar HHI UNAIR itu.

Mengenai sanksi, Enny menjelaskan bahwa hukum internasional telah menyediakan berbagai mekanisme yang dapat dipilih. Kesempatan pertama untuk penegakan hukum dan pemberian sanksi diberikan kepada masing-masing negara.