Menteri PUPR dan Mensesneg Tinjau Pembangunan Bendungan Karangnongko di Bojonegoro

Bojonegoro, tvOnenews.com - Pembangunan Bendungan Karangnongko konstruksinya akan dimulai dalam waktu dekat ini usai kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Kamis (19/10) di Titik Nol Dusun Djipangulu, Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

Bendungan yang menelan biaya 1,26 triliun akan dilaksanakan mulai tahun 2023 hingga 2026.

Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono atau dikenal dengan panggilan Pak Bas memberikan sambutannya dengan khas pribadinya yang sangat santai dan memberikan joke-joke yang membuat suasana menjadi rileks. Dia mengatakan bahwa pentingnya membangun bendungan ini guna menambah pasokan air irigasi lahan pertanian. 

"Kami (pemerintah) sangat mendukung adanya pembangunan bendungan ini yang diusulkan masyarakat melalui Bupati Anna pada waktu itu, kalau ada pernak pernik permasalahan pasti ada terutama pada masyarakat yang akan dipindahkan," ungkap Pak Bas.

Pak Bas juga menceritakan bahwa dirinya mengalami dan merasakan rumahnya juga harus dipindahkan untuk membangun tol yang baru ditandatangani semalam.

"Nanti ganti rugi untuk rumah warga yang harus dipindahkan akan ada penerapan solatium di nilai ganti kerugian pada warga yang akan dipindahkan disini, maka saya mohon percaya lah pasti kami tidak ingin menyengsarakan masyarakat," diucapkan dengan tegas oleh Pak Bas.

Baca Juga

Menteri Transmigrasi Soroti Riset Lapangan dan Beasiswa Patriot, Apresiasi Komitmen ITB

"Saya dengar segala persoalan disini, kalau ada yang tidak mau ganti untung namun ingin dipindahkan dekat desanya, percaya juga bahwa ada putra daerah Dolokgede disini, bisa digrudug ke rumahnya, " ucap Pak Bas sambil menunjuk ke Mensesneg Pratikno sambil bercanda.

Ditambahkan Pak Bas bahwa semua dimufakatkan dan tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga bendungan ini bisa segera terbangun. Karena Proyek Startegi Nasional (PSN) 61 bendungan se Indonesia semestinya sudah distop pada 2024, namun khusus Bendungan Karangnongko mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Jokowi untuk bisa terselesaikan dengan baik.

"Dan kemarin juga saya tahu kemarin ada spanduk spanduk yang bentangkan masyarakat, namun saya yakin pada masyarakat kita ini kalau dijelaskan dengan baik maka pastinya akan diterima dengan baik," pungkasnya.