Kuesioner Door to Door Bendungan Karangnongko Diindikasi Mengintimidasi Warga Ngelo 

Bojonegoro, tvOnenews.com - Warga keluhkan adanya indikasi mengarah pada intimidasi ke warga Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo Bojonegoro yang terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko dengan akan diadakannya kuesioner ulang menggunakan metode door to door. Keluhan ini disampaikan ke Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto.

Kepada tvOnenews.com, Sukur meminta kepada pemerintah kabupaten (pemkab) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat agar jangan menggunakan cara paksa dan bersifat intimidatif kepada warga Desa Ngelo dan Kalangan.

Kalaupun di Desa Ngelo belum mau diukur itu karena apa yang diminta warga yakni kepastian tertulis, untuk dijamin haknya karena telah merelakan tanah milik mereka untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat luas, dianggap sudah wajar.

"Jika masyarakat sudah mau membuka diri, ada baiknya tim pengadaan lahan juga harus lebih membuka diri terhadap permintaan masyarakat. Jangan sampai anggota tim baik BPN maupun pemkab tetap ngotot memaksakan kemauan tanpa pernah mau memahami tentang apa yang menjadi keinginan warga terdampak,” jelasnya.

Warga terdampak pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional saat ini merasa sangat resah dengan cara-cara yang digunakan tim pengadaan lahan. Beberapa waktu lalu, mereka datang dengan membawa kuesioner baru meggunajan cara door to door.

“Itu cara yang kurang baik karena tidak pernah ada musyawarah dulu dengan warga terkait rencana tersebut, karena kuesioner juga sudah pernah dilakukan sebelumnya,” katanya.

Baca Juga

RSUD Bojonegoro Kaji Pengembangan Layanan DSA dan Stem Cell

"Prinsipnya begini, jadi BPN dan pemkab itu jangan memakai cara-cara bersifat intimidatif dan cara paksa kepada warga terdampak Bendung Gerak Karangnongko. Baik warga Ngelo maupun Kalangan. Jangan sampai masyarakat dirugikan," tambahnya.

Menurut Sukur, relokasi adalah hal yang masuk akal dan sebaiknya memang dibicarakan bersama dengan duduk satu meja, serta melibatkan banyak pihak, termasuk warga terdampak dan DPRD untuk mendapat jalan keluar yang terbaik.

Terkait langkah sebagai wakil rakyat dari unsur pimpinan, Sukur merencanakan akan memanggil BPN dan PU SDA dalam waktu dekat ini. (dra/far)