Bojonegoro, tvOnenews.com - Warga keluhkan adanya indikasi mengarah pada intimidasi ke warga Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo Bojonegoro yang terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko dengan akan diadakannya kuesioner ulang menggunakan metode door to door. Keluhan ini disampaikan ke Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto.
Kalaupun di Desa Ngelo belum mau diukur itu karena apa yang diminta warga yakni kepastian tertulis, untuk dijamin haknya karena telah merelakan tanah milik mereka untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat luas, dianggap sudah wajar.
"Jika masyarakat sudah mau membuka diri, ada baiknya tim pengadaan lahan juga harus lebih membuka diri terhadap permintaan masyarakat. Jangan sampai anggota tim baik BPN maupun pemkab tetap ngotot memaksakan kemauan tanpa pernah mau memahami tentang apa yang menjadi keinginan warga terdampak,” jelasnya.
Warga terdampak pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional saat ini merasa sangat resah dengan cara-cara yang digunakan tim pengadaan lahan. Beberapa waktu lalu, mereka datang dengan membawa kuesioner baru meggunajan cara door to door.
“Itu cara yang kurang baik karena tidak pernah ada musyawarah dulu dengan warga terkait rencana tersebut, karena kuesioner juga sudah pernah dilakukan sebelumnya,” katanya.
"Prinsipnya begini, jadi BPN dan pemkab itu jangan memakai cara-cara bersifat intimidatif dan cara paksa kepada warga terdampak Bendung Gerak Karangnongko. Baik warga Ngelo maupun Kalangan. Jangan sampai masyarakat dirugikan," tambahnya.
Load more