Tak Sesuai Jadwal, BPN Bojonegoro Gelar Rakor Percepatan Bendungan Karangnongko

Bojonegoro, tvOnenews.com - Masih peliknya persoalan pembebasan lahan di Bendungan Karangnongko di Bojonegoro, Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat akan mengadakan pertemuan pada Kamis besok, (22/6) di Kantor BPN. Dalam surat undangan disebutkan dalam rapat penting untuk koordinasi tentang percepatan pengadaan tanah di Bendungan Karangnongko.

Agus Rismanto Susanto selaku Kuasa Hukum warga Desa Ngelo dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan insyaallah akan datang memenuhi undangan tersebut. 

"Insyaallah datang, nanti saya mau sampaikan keinginan yang menjadi tuntutan warga terutama letak relokasi yang diharapkan warga dengan minta jaminan tertulis dari pemkab, dan surat rekomendasi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk Bendungan Karangnongko. Jika itu tidak terpenuhi, pengukuran tanah tidak bisa dilaksanakan. Silahkan urus dulu yang sesuai aturan hukumnya," ditegaskan Gus Ris.

Sementara terpisah, Kepala Desa Ngelo Tri Mariyono ditemui di kantor Pemkab Bojonegoro, mengatakan bahwa pada Kamis besok akan ada pertemuan dengan warga dan kuasa hukumnya. 

Dalam rapat sudah saya sampaikan bahwa warga Ngelo tidak mau diukur satgas A dan satgas B jika belum ada rekomendasi dari KLHK.

"Katanya tim tadi sudah proses, sebagian bersikukuh minta relokasi ya disampaikan," ujar Kades Tri.

Baca Juga

Terungkap, Pemerintah Belum Punya Juknis Penyerahan Lahan 20 Persen dalam Kasus Lahan PTPN II

"Koordinat titik lokasi hutan diminta warga sudah ada katanya," imbuhnya.

"Warga sudah saya usulkan untuk diajak ikut dalam rapat, tapi alasannya ruangannya nggak cukup, ya saya sampaikan aspirasi masyarakat lewat rapat sudah dipecahkan," jelas Kades Tri.

"Apalagi Kepala PU SDA kan baru, nggak tahu kronologinya, saya bilang ke Kadis baru jangan asal ngomong nggak tahu yang di lapangan, katanya gini - gini jangan teori saja pak tapi prakteknya. Warga kami itu berdampingan dengan Bengawan dan hutan, jangan semena- mena ganti untung dan cari tempat. Warga kami tidak ingin keluar dari desa Ngelo, saya gitu kan. Sampean orang baru harus sering koordinasi dengan saya pak, jangan teori saja. Kalau diterapkan warga lain mungkin bisa, namun Ngelo itu beda karena keluar sudah kecamatan lain," ujarnya.