Menteri ATR/BPN Hadi Cahyanto Serahkan 154 Sertifikat Tanah kepada Warga Lamongan, Ini Rinciannya

Lamongan, tvOnenews.com - Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Cahyanto menyerahkan 154 sertifikat kepada warga Lamongan, Kamis (4/5) di gedung Lokatranta dan sejumlah kecamatan yang berada di kabupaten setempat.

Penyerahan sertifikat oleh Menteri Hadi Cahyanto tersebut meliputi 50 sertifikat dari program PTSL di Desa Kedali, Kecamatan Pucuk, 50 sertifikat waqaf, 3 bidang sertifikat BMN, 1 bidang sertifikat aset Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan 50 sertifikat pemerintah Desa Pendowolimo, Kecamatan Karangbinangun dan diterima langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

Menurut Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, hadirnya program sertifikat tanah atau PTSL ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak tanah secara resmi. Selain itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat, karena adanya sertifikat tanah yang resmi dapat dijadikan sebagai modal usaha.

"Program ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak atas tanah yang dimiliki. Dengan adanya sertifikat tanah secara otomatis tidak akan ada sengketa tanah dan mafia tanah. Selain itu juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi karena dapat membantu modal usaha," kata Yuhronur Efendi.

Di tahun 2023 ini Kabupaten Lamongan menargetkan 88.665 sertifikat tanah yang diperkirakan akan tuntas pada Oktober mendatang. Terhitung hingga Mei, capaian penuntasan sertifikat tanah mencapai 2871 sertifikat tanah. Secara kuantitas harus diimbangi dengan edukasi terhadap masyarakat terkait tertib akan dokumen tanah dan sistem jual beli tanah. 

"Jumlah yang ditargetkan akan terus diupayakan, namun semua itu juga harus dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib dokumen akan tanah serta saat melakukan jual beli tanah," tegasnya.

Penuntasan sertifikat tanah di Lamongan mendapatkan dukungan penuh oleh Menteri ATR/BPN, karena selain untuk menjaga hak masyarakat juga akan menarik investor ke Lamongan.

"Tujuan utamanya ialah membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat hak tanah yang mereka miliki. Jika semua tanah sudah mendapatkan kejelasan dengan bukti sertifikat, maka investor yang datang ke Lamongan akan memiliki kepercayaan penuh untuk berinvestasi sehingga perekonomian disini juga akan meningkat. Pemerintah Pusat juga akan dipermudah saat melakukan pendataan terkait jumlah rumah ibadah, jumlah sawah, dan lainnya," tutur Hadi Tjahjanto.