Tolak Tambak Garam, Warga Kompak Segel Balai Desa Gresik Putih Sumenep

Sumenep, tvOnenews.com - Warga Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Sumenep menghentikan paksa kegiatan pembangunan tambak garam di kawasan pantai desa setempat, Rabu (5/4) pukul 04.00 dini hari. Mereka mengusir puluhan pekerja yang didatangkan oleh penggarap yang difasilitasi oleh pemerintah desa.

Aksi warga tersebut sebagai upaya mempertahankan kawasan pesisir pantai tidak dibangun tambak garam. Selama ini, pihak penggarap dari luar desa dan Pemerintah Desa Gersik Putih ngotot untuk tetap membangun tambak dengan mereklamasi pantai meski ditolak warga.

“Memang sejak kemarin kami mengendus informasi bahwa pembangunan tambak akan dimulai malam hari pukul 02.00 WIB. Sehingga, sejak sebelum sahur kami pantau, dan setelah salat subuh langsung bergerak ke lokasi untuk menghentikannya,” ungkap Ahmad Siddik Ketua RT 01 RW 01 Dusun Gersik Putih Barat, Desa Gersik Putih.

Pengusiran terhadap pekerja berlangsung singkat. Tidak ada cekcok mulut antara warga dengan pekerja, sebab ketika massa datang penggarapan langsung dihentikan dengan meninggalkan lokasi.

Warga pun kemudian bergerak menuju balai desa untuk mendatangi Kepala Desa Mohad, sebab di lokasi tidak satupun ditemui perwakilan pemerintah desa dan penggarap. Sayangnya, tidak satupun perangkat desa yang ada di Balai, sehingga aksi segel balai desa juga dilakukan dengan memasang kayu dan besi di pintu masuk balai.

”Penyegelan balai dilakukan sebagai bentuk protes, sebab kami merasa seperti tidak punya pemerintahan di desa setelah aspirasinya yang disampaikan dikesampingkan,” ucap Siddik.

Tidak puas dengan menyegel balai desa, warga juga melanjutkan aksinya dengan mendatangi ke rumah kepala desa. Di rumahnya, Kades Mohab juga tidak ada di tempat. “Katanya ada di Sumenep,” ucapnya.

Kordinator Gerakan Masyarakat Menolak Reklamasi (Gema Aksi), Amirul Mukminin menyatakan, aksi penghentian paksa terhadap kegiatan penggarapan pembangunan tambak garam di pantai, buntut dari kekesalan warga. Pemerintah desa terkesan tidak berpihak kepada warganya, melainkan pada investor atau penggarap.

“Ada kesan pemerintah desa dan penggarap ngotot tanpa mempertimbangkan aspirasi yang kami perjuangkan. Makanya, jangan salahkan warga ketika penggarapan dimulai dengan masang pancung untuk di tambak dihentikan paksa,” tambahnya.