Pengusaha Hotel dan Mal di Gresik Minta Kelonggaran Larangan Buka Puasa bersama ASN

Gresik, tvOnenews.com - Pengusaha Hotel dan Mal di Gresik, Jawa Timur, mulai angkat bicara mengenai adanya larangan menggelar acara buka bersama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat dilingkungan Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sebagian dari mereka menginginkan adanya kelonggaran aturan tersebut, sebab buka bersama juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya sektor Usaha Mikro Kecil Masyarakat (UMKM), Jum'at (31/3).

Permintaan adanya kelonggaran berbuka puasa itu mengingat dalam larangan menggelar acara buka bersama (Bukber) yang ditetapkan pemerintah, tidaklah berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat di semua golongan maupun tingkatan.

Ini artinya, larangan buka puasa bersama hanya diberlakukan bagi sebagian ASN dan pejabat pemerintah di lingkungan tertentu saja. 

“Karena buka puasa bersama itu sudah menjadi budaya dan tradisi kebiasaan kita di setiap bulan suci Ramadhan, maka kami berharap tetap ada (kelonggaran,red) dimanapun, karena pemerintah sendiri sudah bisa melewati masa sulit selama 2 tahun saat dilanda Covid-19. Jadi situasi sudah normal kembali dan ekonomi bertumbuh terus,” kata Direktur Umum PT Dharma Graha Utama (DGU), Erwin H Poedjono.

Hal senada juga disampaikan oleh Owner dan Penasehat Utama PT Dharma Graha Utama Grup Bambang Harjo Soekartono. Dirinya mengatakan bahwa larangan buka puasa bersama (bukber) hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat tertentu, khususnya di lingkungan menteri dan ASN di lingkungan Sekretaris Kabinet. 

Baca Juga

Maman Klaim Lonjakan Harga BBM Nonsubsidi Tak Berdampak ke UMKM, Justru Harga Plastik yang Jadi Keluhan

“Jadi himbauan Pak Presiden itu kan hanya untuk menteri dan jajaran yang ada di lingkungan Sekretaris Kabinet, dan tidak semua pegawai negeri, dan Pak Jokowi pasti sudah mempertimbangkan, bahwa tidak semua pegawai negeri atau ASN dilarang untuk berbuka puasa,” kata Bambang. 

Pria yang akrab dipanggil BHS itu pun menilai menilai bahwa larangan buka puasa bersama ditetapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya untuk menghindari penyebaran Covid-19, tetapi juga untuk mencegah terjadinya perilaku hedonisme. Sebab saat ini perilaku hedonisme sedang disoroti.

Sehingga, gaya hidup hedon para pejabat dan keluarganya diharapkan tidak terjadi dalam momentum buka puasa bersama di bulan Ramadhan. Namun demikian, aturan tersebut sama sekali tidak bertujuan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi khususnya sektor UMKM.

“Karena buka bersama para ASN juga menghidupkan ekonomi-ekonomi khususnya para pelaku UMKM, apalagi hotel juga ada yang ketegori UMKM, seperti yang memiliki modal 50 miliar ke bawah itu termasuk UMKM,” sambungnya.

BHS juga menjelaskan bahwa UMKM selama ini menjadi pemegang kendali penopang utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana 60 persen ekonomi bergantung kepada UMKM, ditambah lagi 90 persen Sumber Daya Manusia (SDM) ada di UMKM. 

“Maka ini harus disikapi oleh PNS yang ada di daerah, tetap saja jalan terus, karena ini juga dalam rangka membantu masyarakat terutama UMKM kita, jadi saya pikir pemerintah daerah maupun ASN gak perlu khawatir,” pungkas BHS. (mhb/gol)