Kepala BSKDN Minta Jateng Perkuat Inovasi Berbasis Policy Brief, Tuntut agar Kejar Daya Saing Global
- Kemendagri
Jakarta, tvOnenews.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam membangun kebijakan berbasis bukti.
Hal tersebut disampaikan Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, saat melakukan audiensi virtual dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah dari Kantor BSKDN, Rabu (25/2/2026).
Dalam pemaparannya, Yusharto menekankan bahwa inovasi daerah perlu diarusutamakan menjadi kebijakan publik yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem pemerintahan.
Untuk itu, dibutuhkan perangkat analisis yang mampu memperkuat legitimasi invensi agar dapat diterapkan sebagai inovasi yang solutif dan berdampak nyata.
Ia menjelaskan, inovasi merupakan invensi yang dimanfaatkan untuk menjawab persoalan aktual maupun tantangan masa depan. Namun, agar tidak berhenti sebagai praktik baik semata, inovasi perlu didukung policy brief sebagai dasar analisis kebijakan sehingga solusi yang dihasilkan terukur dan berkelanjutan.
"Inovasi adalah invensi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menjadi solusi atas permasalahan yang sudah dirasakan saat ini bukan masa lalu, dan juga mungkin untuk sifatnya responsif untuk masa yang akan datang," ungkap Yusharto.
Menurutnya, policy brief berfungsi sebagai penghubung antara invensi dan inovasi. Instrumen ini memastikan kebijakan tidak lahir dari intuisi atau kepentingan jangka pendek, melainkan berpijak pada bukti ilmiah, data empiris, dan praktik terbaik yang telah teruji.
Dengan pendekatan tersebut, risiko kegagalan kebijakan dapat ditekan dan pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efisien.
Yusharto juga menyoroti peran strategis BRIDA sebagai lembaga yang memiliki mandat memperkuat fungsi penelitian dan pengembangan di daerah.
Ia menilai BRIDA harus menjadi penggerak integrasi fungsi penelitian dan pengembangan, membenahi tata kelola riset dan inovasi, serta memastikan setiap inovasi ditopang analisis kebijakan yang kuat.
"Dengan dukungan policy brief inovasi tidak lagi berhenti hanya sebagai program sektoral melainkan bisa berkembang menjadi instrumen kebijakan strategis yang mengarahkan pada tata kelola secara lebih adaptif dan progresif untuk mendukung pembentukan kebijakan publik di daerah," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Yusharto turut mengaitkan penguatan inovasi daerah dengan visi Indonesia Emas 2045. Ia menyebut, peningkatan daya saing dan kapasitas inovasi Indonesia di tingkat global menuntut kerja yang lebih cepat dan sistematis dari seluruh level pemerintahan.
“Untuk tetap berada di posisi yang sama, kita harus berlari lebih cepat. Dalam konteks inovasi pemerintahan, artinya kita harus terus melakukan pembaruan, memperkuat tata kelola, serta memastikan setiap inovasi memiliki dasar kebijakan yang kuat,” pungkasnya. (rpi)
Kepala BSKDN Minta Jateng Perkuat Inovasi Berbasis Policy Brief, Dorong agar Berdaya Saing Global
Load more