Pemakzulan Bupati Pati, Pansus Hak Angket DPRD Terus Kuliti Sejumlah Kebijakan Sudewo

"Penugasan tidak mengubah status kepegawaian. Dia tetap berada di unit kerja lama. Tetapi dalam melaksanakan untuk membantu di unit baru," dia melanjutkan.

Luky mengatakan karena situasi di Pati paska demo tanggal 13 Agustus sedang tidak kondusif, maka bersangkutan dikembalikan ke Puskesmas Pucakwangi lagi.

"Karena kemarin kami memandang kondisi Pati maka ketika kami kemudian menerbitkan surat penugasan untuk kondisi di Pati maka kembalikan lagi di Pucakwangi," jelasnya.

"Ditarik lagi karena situasi “bencana sosial” untuk mengembalikan pertimbangan sehingga kami kembalikan lagi. Kami tidak ingin mengambil kebijakan terkait dengan kebijakan mutasi. Saya ingin menjaga kondusivitas," jelasnya.

Terkait dengan kabar nakes yang dipindah dari Dukuhseti ke Sukolilo yang jaraknya juga mencapai 2 jam, Luky membantahnya. Menurutnya mutasi ini batal dilakukan.

"Karena kebutuhan organisasi. Dia sudah balik lagi di Dukuhseti, namanya Susilowati dari Dukuhseti ke Sukolilo. Ini nanti kita cek kembali," ungkap dia.

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati juga memintai keterangan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Andrik Sulaksono.

Tim Pansus menguliti kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati soal dugaan ‘penarikan paksa’ guru yang dinilai tidak wajar.

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya praktik penugasan guru lintas kecamatan yang menimbulkan tanda tanya besar.

Ia menyebutkan salah satunya, yakni seorang guru Bahasa Inggris tingkat SMP dari Kecamatan Jaken disebut-sebut ditarik ke Kecamatan Tayu karena kekurangan tenaga pengajar.

“Ini yang sedang kami dalami. Namanya penugasan, kan ada perintah dari Kepala Dinas Pendidikan. Betul atau tidak, itu yang ingin kami buktikan,” ujar Bandang.

Ia menambahkan, kasus penarikan guru tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk menguak dugaan ‘carut-marut’ manajemen guru di Pati. Pasalnya, mutasi atau penugasan guru seharusnya didasari aturan jelas, bukan sekadar kebijakan sepihak.

“Kami akan undang Kepala SMPN 1 Tayu karena menurut keterangan Kadis, guru Bahasa Inggris dari Jaken itu ditarik ke sana. Kami ingin tahu kebenarannya langsung dari pihak sekolah,” pungkasnya. (arm)