Unjuk Rasa Ratusan Warga Kota Tegal, Protes Sejumlah Kebijakan Wali Kota

Tegal, Jawa Tengah - Ratusan warga Kota Tegal, Jawa Tengah, dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Tegal Bersatu kembali melakukan aksi unjuk rasa, Senin (28/3/2022).

Massa menyikapi sejumlah kebijakan Pemkot Tegal yang dinilai tidak pro rakyat. Bahkan, pengunjuk rasa meminta Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono mundur dari jabatannya.

Semula pendemo ingin bertemu dengan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono di Balai Kota untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun baru sampai gerbang sudah dihalangi petugas.

Mendengar kabar Wali Kota sedang berada di DPRD sedang meikuti rapat paripurna, massa pun menuju ke gedung dewan. Namun, massa juga tak bertemu Dedy Yon karena diketahui setelah selesai mengikuti acara di DPRD langsung dinas luar ke Semarang.

"Mendesak DPRD untuk segera mengambil sikap, tolong perhatikan suara rakyat. Apa yang kami sampaikan atas nama rakyat untuk bertemu wali kota tapi justru pergi dan meninggalkan tempat," ujar salah satu koordinator aksi, Fauzan.

Fauzan kemudian menuturkan, sejumlah tuntutan yang mereka suarakan.

Baca Juga

Pemprov Jawa Tengah Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

 "Pertama, tuntutan kami tolong kepada Kejaksaan Negeri Kota Tegal tuntaskan persoalan CSR terkait PDAM Kota Tegal. Kedua, perdagangan anak di bawah umur yang disinyalir melibatkan pejabat Kota Tegal. Tolong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas," ujar Fauzan.

Fauzan juga menyebut pemasangan portal yang tidak memiliki dasar hukum yang menyengsarakan warga sekitar Alun-alun dan Jalan Pancasila. Pada 15 Nopember 2021, portal diperbaharui dengan anggaran Rp160 juta hanya untuk menutup warga yang ada di alun-alun dan Jalan Pancasila.

Juga pengusiran dan penggusuran PKL di alun-alun dan Jalan Ahmad Yani yang sampai saat ini belum direlokasi.

"Tolong dikembalikan ke tempat semula mereka berdagang," ucap Fauzan.

Fauzan menerangkan untuk tahun anggaran 2022 sudah menyiapkan souvenir emas untuk para pejabat yang purna tugas. Itu pemborosan anggaran di tengah masyarakat kecil yang sedang terpuruk ekonominya.

"Anggaran Rp1,7 miliar, hanya untuk pejabat yang purna tugas, tapi anggaran untuk rakyat yang sengsara ini mana tidak ada sama sekali," tukasnya.