Kronologi Pengepungan Desa Wadas oleh Aparat Bersenjata Versi Warga

"Sedangkan proses pengukuran yang dilakukan di hutan tetap berjalan. Pukul 12.24 WIB aparat kepolisian mendatangi ibu-ibu yang sedang membuat besek di posko-posko jaga dan merampas semua barang mereka," urainya.   

Hingga saat ini, warga masih kesusahan untuk mendapatkan sinyal karena ada indikasi jaringan selulet di sana di-takedown, sehingga terhambat untuk mengabarkan kondisi lapangan. Selain itu, para pemuda setempat jadi buruan aparat hingga ke hutan.

"Polisi juga melakukan teror dan kriminalisasi terhadap warga Desa Wadas dengan menangkap, mengelilingi dan memasui rumah-rumah warga yang mana terdapat banyak perempuan, lansia, dan anak-anak," kisah Insin dalam rilis GEMPA DEWA tersebut.   

Rupanya, peristiwa bukan baru pertama kalinya terjadi. Pada 23 April 2021 lalu, aparat kepolisian juga melakukan aksi yang sama di Desa Wadas. 

Dalam rilis tersebut, juga terdapat tiga poin pernyataan sikap dari GEMPA DEWA yang dilayangkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah. Peryataan sikap itu, antara lain; 

1. Menghentikan pengukuran tanah dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Bener, Purworejo. 
2. Menarik aparat kepolisian dari Desa Wadas serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wadas. 
3. Bebaskan warga Wadas yang ditangkap oleh Polresta Purworejo. 

Baca Juga

Ketum PAN Zulhas Lontarkan Pesan Menohok ke Kadernya: Jadi Pejabat Jangan Sok

Polisi Klaim Humanis   
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy dalam siaran persnya di Semarang menjelaskan, bahwa Kapolda Jateng atas dasar surat permohonan itu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pelaksanaan pengukuran tanah oleh tim BPN. Adapun luas tanah yang dibebaskan saat ini seluas 124 hektare. 

Iqbal mengaku, bahwa proses pengukuran tanah tersebut  berjalan lancar. Sementara aparat kepolisian yang bertugas melakukan pengawalan tetap bersikap humanis. Hal ini berdasarkan penekanana Kapolda Jawa Tengah, yang meminta agar pelaksanaan pendampingan harus mengedepankan aspek humanis. 

"Pengukuran masih berlangsung dan berjalan lancar. Tugas tim bersifat humanis dan semata-mata melakukan pendampingan," tutur Iqbal. 

Terkait dengan adanya warga yang kontra terhadap pembangunan Bendungan Wadas, Iqbal menegaskan bahwa Polri siap menampung aspirasi warga yang mendukung maupun yang menolak.