News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

KPU Kota Semarang Tetapkan 1.267.308 Pemilih Masuk Daftar Pemilih Sementara Pilkada 2024

KPU Kota Semarang, Jawa Tengah telah menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) pada Pilkada 2024 mencapai 1.267.308 pemilih.
Selasa, 13 Agustus 2024 - 10:28 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Ahmad Zaini.
Sumber :
  • ANTARA/Zuhdiar Laeis

Semarang, tvOnenews.com - KPU Kota Semarang, Jawa Tengah telah menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) pada Pilkada 2024 mencapai 1.267.308 pemilih.

Penetapan DPS tersebut telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan dengan hasil pencocokan dan penelitian (coklit).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"KPU Kota Semarang pada 11 Agustus 2024 telah menetapkan DPS untuk Pilkada Kota Semarang sebanyak 1.267.308 pemilih," kata Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini, Senin (12/8/2024).

Proses coklit telah berjalan pada 24 Juni-24 Juli 2024, kemudian diplenokan di panitia pemungutan suara (PPS) pada 1-3 Agustus 2024.

Setelah diplenokan di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada 5-7 Agustus 2024, dan dilanjutkan pleno di KPU Kota Semarang 11 Agustus.

"Kemarin, bahan (daftar pemilih, red.) untuk coklit ada 1.280.079 pemilih, itu nama-nama yang kami bawa untuk coklit. Kemudian ada pemilih baru sebanyak 35.024 orang," katanya.

Untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), kata dia, ada sebanyak 47.796 pemilih sehingga ada penurunan data dari daftar pemilih ke DPS sebanyak 12.771 pemilih.

Pemilih yang dikategorikan TMS, yakni meninggal dunia, pemilih ganda, pemilih di bawah umur, TNI dan Polri, serta pemilih yang salah penempatan TPS (tempat pemungutan suara).

Ia menjelaskan pada 18 Agustus 2024 akan ada pengumuman DPS selama 10 hari, yakni sampai 27 Agustus 2024 dengan cara ditempel di papan informasi kelurahan dan lokasi TPS.

"Nah selama pengumuman tersebut masa masukan dari masyarakat. Seluruh warga Kota Semarang bisa menggugat, cek dari DPS yang kami umumkan," katanya.

Apabila ada pemilih yang belum masuk DPS, kata dia, bisa disampaikan kepada PPS, PPK, maupun ke KPU, atau jika ada sanak keluarga yang sebenarnya sudah meninggal atau pindah masih ada DPS sehingga akan dicoret.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Nanti akan diplenokan berjenjang lagi. Oleh PPS akan diolah masukannya, yang TMS dicoret, yang baru ditambahkan. Di PPK juga sama pleno. Nanti kira-kira 20 September akan ditetapkan di daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU," katanya.

Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang Arief Rahman menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan uji "sampling" pada 9 Agustus 2024 untuk memastikan bahwa data temuan sudah ditindaklanjuti.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT