Rakor Dana Desa Purwakarta Disiarkan Langsung untuk Transparansi, Om Zein Bilang Warga Bisa Ikut Nonton

Purwakarta, tvOnenews.com - Sejumlah pemerintah daerah kini mulai memanfaatkan platform media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resmi secara langsung. 

Praktik ini disebut sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta mialnya, melalui kanal YouTube Diskominfo dan TikTok milik Bupati Saepul Bahri Binzein, Pemkab menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Dana Desa tahun 2025 dan Penyelarasan Program Pembangunan Infrastruktur tahun 2026.

Adapun rapat koordinasi yang melibatkan para kepala desa tersebut berlangsung di Aula Janaka, Setda Purwakarta, dan dilaksanakan dalam dua sesi pada hari yang berbeda. 

Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana desa, menyelaraskan program pembangunan, serta mempersiapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan.

Pada rakor tersebut, dibahas capaian fisik dan non-fisik dari program-program yang telah didanai Dana Desa 2025, termasuk proyek jalan desa, pembangunan sekolah, rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu), irigasi, program dan kegiatan di bidang kesehatan, serta fasilitas umum lainnya. 

Selain itu, dibahas pula kendala yang dihadapi dan solusi yang telah diterapkan.

"Kami juga membahas rencana-rencana pembangunan infrastruktur desa Tahun 2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Dana Desa 2025 dan kebutuhan masyarakat. Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan pengelolaan dana desa dan penyusunan program pembangunan infrastruktur yang lebih baik," kata Om Zein, Kamis (31/7/2025).

Lebih lanjut, Om Zein pada kesempatan itu sempat menyebut alasan di balik siaran langsung rapat resmi Pemda di media sosial. 

Dari sisi transparansi, kata dia, langkah tersebut memungkinkan masyarakat untuk langsung mengikuti jalannya rapat, keputusan yang diambil, dan argumen yang disampaikan.

Terkait akuntabilitas, Pemerintah Daerah menunjukkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan kinerja mereka. 

"Hal tersebut juga diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik, di mana masyarakat dapat merasa lebih terlibat dan mendapatkan informasi secara waktu nyata (real-time) meskipun tidak berinteraksi langsung dalam rapat," katanya.

Om Zein menambahkan bahwa siaran langsung tersebut memudahkan akses masyarakat, karena mereka dapat menonton dari mana saja dengan perangkat terhubung internet. 

Selain itu, rekaman siaran langsung juga berfungsi sebagai arsip publik yang dapat diakses kembali di kemudian hari. (abs)