Inohong Pasundan dan Kang Emil Tolak Maklumat Sunda Raya

Bandung, - Sebanyak 21 tokoh Sunda bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menolak Maklumat Sunda Raya. Maklumat tersebut berupa wacana yang ingin menggabungkan tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi Provinsi Sunda Raya.

Pernyataan sikap tersebut diungkapkan dalam silaturahmi para tokoh Sunda untuk menyikapi dinamika kebangsaan dan kesundaan pada Sabtu (5/2/2022) di Lantai VI Aula Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatera 41, Kota Bandung.

Beberapa isu yang dikupas yakni terkait kesundaan, deklarasi Negara Islam Indoenesia (NII) di Garut dan Maklumat Sunda yang meminta pemerintah pusat agar DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dijadikan daerah khusus Sunda.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si., Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D., Prof. Dr. Sudjana Syafei, Dr. (HC) Tete Hidayat Padmadinata,  Mayen (Purn) Dr.H. Tubagus Hasanudin, M.M., Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si, Drs. H. Uu Rukmana, M.Si. Pimpinan NU Jawa Barat, Pimpinan Muhamadiyah Jawa Barat, Pimpinan PERSIS Jawa Barat, Pimpinan AMS Pusat Pimpinan KADAMAS.

Di samping itu turut hadir Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si.,.M.Kom., IPU, Prof. Dr. H. Ali Anwar, M.Si. Prof. Dr.H. Moh. Najib, M.Ag. Prof. Dr. H. Syahidin, M.Pd., Dr. H. Makbul Mansyur, M.Si., Dr. H. Dadang Mulyana, M.Si., Dr. M. Budiana, SIP., M.Si. dan Dr. Yaya Mulyana Abd. Aziz, M.Si.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan bahwa Provinsi Jawa Barat harus terus dijaga kondusifitasnya dari dinamika yang mengancam seperti disintegrasi dan narasi makar terhadap kesepakatan yang sudah ada.

Baca Juga

Gambar Wajah Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Dicopot, Wali Kota Sebut yang Hapus Pemerintah Provinsi

Di samping itu, harus bersinergi untuk menjunjung tinggi 4 pilar yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

"Adanya ungkapan untuk menggabungkan tiga wilayah menjadi provinsi Sunda ini, dari pimpinan dan inohong Jawa Barat tidak menyetujuinya, yang dibutuhkan adalah pemekaran kota dan kabupaten di Jawa Barat yang jumlahnya terlalu sedikit, sehingga terjadi ketidakadilan fiskal bagi hasil dari pusat ke daerah," ungkapnya.