Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Kasus Korupsi Tertinggi di Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, menyebut Provinsi Jawa Barat saat ini sedang ugal-ugalan kasus korupsinya, bahkan menjadi provinsi yang terbanyak kasus korupsinya.

Hal itu disampaikan Nawawi saat kuliah umum di Kampus Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas), Bandung Jumat (9/8/2024).

Nawawi menyayangkan tingginya kasus korupsi di Jabar, bahkan tertinggi dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. KPK saat ini sedang penanganan kasus korupsi di wilayah Jawa Barat.

“Penanganan korupsi di KPK Provinsi Jabar sedang unggul-unggulnya, ini sangat disayangkan, kita sebagai warga Jawa Barat punya tanggung jawab bersama untuk menekan ini,” tegasnya.

Salah satu antisipasi penangangan korupsi di Jabar, Nawawi mengajak kampus-kampus berperan dalam penanganan kasus korupsi.

Menurutnya hal itu menjadi jalan tercepat dengan memberikan pendidikan anti korupsi kepada pelajar dan mahasiswa. 

Selain itu, KPK telah meminta pemerintah agar menyebutkan aset KPK yang tidak laku dilelang akan dihibahkan, salah satunya untuk perguruan tinggi yang membutuhkan, tujuan untuk menunjang pendidikan anti korupsi.

“Perampasan aset itu ada kalau sudah disidangkan ada putusan hakim yang dirampas lalu KPK dalam upaya asset recovery biasanya barang-barang dilelang dulu, kalau memang laku ya kita langsung setorkan ke negara," katanya.

Tapi, menurutnya ada aset yang tidak laku-laku meskin sudah bertahun-tahun. Maka dari itu KPK akan menghibahkan aset tersebut untuk lembaga pendidikan.

"Dan itu sudah kita lakukan salah satunya di Bali, ada yang kita hibahkan ke Kejaksaan, Imigrasi ada juda ke TNI, Polri itu banyak sekali. Bahkan di Jabar ada yang ke TNI kalau tidak salah dari asset perkara Joko Susilo,” paparnya.

Menurutnya, salah satu contoh pemberantasan korupsi dimulai dari pendidikan adalah Hongkong dan itu menjadi role model bagi seluruh negara. 

"Jadi mereka bukan berhasil dalam penindakan atau penangkapan saja, atau penyelidikan secara terbuka dan lainnya. Namun mereka lebih mengedapankan Pendidikan dalam pemberantasan korupsi," tambahnya. 

Namun dalam implementasinya tidak langsung terasa, dibutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan hal itu.