Pesan Pj Gubernur Jawa Barat Kepada ASN Jelang Pilkada Serentak 2024, Bey : Setiap Pelanggaran Ditindak Tegas!

Bandung, tvOnenews.com - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November 2024 mendatang, Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) harus profesional untuk mengawal demokrasi. 

Diketahui Pilkada 2024 meliputi pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh Jawa Barat. 

Bey mengatakan, diprediksi akan ada sekitar 36,5 juta jiwa yang memiliki hak pilih. Selain itu, diperkirakan sekitar 81,3 persen atau 29,3 juta jiwa akan menggunakan hak pilihnya. 

"Hal ini menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Jawa Barat,"ucap Bey Rabu (01/05/2024). 

Ia menuturkan, pelaksanaan pilkada serentak akan diselenggarakan di 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 627 kecamatan, 5.311 desa, dan 645 kelurahan di Jabar. 

"Pilkada bukan hanya sekadar proses politik biasa, tetapi juga merupakan puncak dari kegiatan demokrasi di tingkat daerah," ungkapnya. 

Bagi Provinsi Jawa Barat, ujar Bey, pilkada memiliki makna yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan di masa mendatang. 

"Ini adalah momen dimana rakyat Jabar dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan dan aspirasi mereka," ucapnya. 

Bey mengatakan, pelaksanaan pilkada merupakan tugas juga tanggung jawab bersama untuk semua kepala daerah saat ini. 

"Kami sebagai pemimpin memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan lancar, transparan, dan demokratis," ujarnya. 

Selain itu, Bey mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Jabar untuk menjaga komitmen terhadap prinsip demokrasi dan netralitas. 

"Itu hal yang tidak dapat ditawar. Saya menegaskan, setiap ASN harus bertindak secara profesional, netral, dan tidak memihak kepada satu pun calon yang bersaing," katanya. 

"Setiap pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tambah Bey. 

Ia juga menambahkan, persiapan pilkada yang matang dan pelaksanaan yang cermat sangat penting. 

"Ini mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai dan tertib selama proses kampanye, pemungutan suara serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses tersebut," tuturnya.