Heboh Surat Polisi di Jawa Barat Minta Data KPPS, Bawaslu Jabar Mengaku Tidak Terima Tembusan

Ia mengatakan surat permohonan tersebut dibuat secara terbuka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila tertutup, Ibrahim mengatakan berpotensi akan terjadi kerawanan, sehingga lebih baik terbuka. 

"Surat itu merupakan wujud dari tanggung jawab yang dilaksanakan secara terbuka, supaya tidak dianggap ini sebagai hal dilaksanakan secara tertutup, karena kalau dilakukan secara tertutup maka akan lebih rawan," kata dia.

Ia mengatakan permohonan permintaan data dan nomor KPPS tidak hanya dilakukan di wilayah Cimahi. Namun, masing-masing polres memiliki strategi tersendiri untuk melaksanakan pengamanan tersebut.

"Ada beberapa hal yang menjadi inisiatif dengan tujuan pengamanan seperti yang di Cimahi ini kan, ini merupakan inisiatif dari pelaksana tugas di lapangan yang ada di Cimahi, tapi tidak ada lain tujuannya hanya untuk pengamanan," kata dia.

Dengan surat tersebut, ia kembali menegaskan sebagai wujud tanggung jawab dan cara mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ibrahim menekankan tujuan polisi hanya satu yaitu melaksanakan pengamanan. 

"Kalau misalnya memang ada hal yang melanggar, itu aturan kita sudah jelas. Silahkan dibuat saja laporan, kita terbuka untuk hal begitu," kata dia.

Baca Juga

Persiapan Pemilu 2029, Mardiono Instruksikan Kader PPP Sultra Perkuat Landasan Administrasi

Ia menegaskan kepolisian menjaga netralitas sehingga tidak ada polisi yang berpihak dan mengindikasikan ada hal lain. Terkait adanya anggota polisi yang bergabung di grup WhatsApp KPPS untuk diawasi, Ibrahim juga menghimbau untuk melaporkan jika ada pelanggaran.

"Kalau misalnya ada bergabung dengan WA grup itu silahkan diawasi, apabila ada pelanggaran silahkan dilaporkan, aturan kita jelas dan sanksinya juga sudah jelas," pungkasnya.(cep/rfi)