Pemprov NTB Alokasikan Rp10 Miliar untuk Penanganan Dampak Inflasi

Mataram, NTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar sebagai bantalan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan, anggaran Rp10 miliar itu merupakan angka dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana instruksi pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi tahun 2022.

"Ketentuan itu sudah menjadi direktif pemerintah pusat, kami menindaklanjuti-nya sesuai dengan mekanisme yang ada," ujarnya di Mataram, Selasa (27/9/2022).

Ia menjelaskan selaku pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TAPD), pihaknya sudah mengkonsolidasikan hal itu bersama para pihak.

"TPID terus melakukan konsolidasi dan mencermati dinamika yang terjadi di pasaran dan beberapa upaya seperti operasi pasar murah dan lain sebagainya tetap dilakukan. Semoga terjadi penurunan sebagaimana yang diharapkan," ujarnya.

Sekda mengatakan, bentuk bantalan sosial yang akan dijalankan oleh Pemprov NTB tergantung dari petunjuk pelaksana (Juklak) maupun petunjuk teknis (Juknis) dari pusat. Pemprov NTB, kata Gita, telah memiliki pengalaman yang baik dalam mendistribusikan bantalan sosial di masa pandemi COVID-19 melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Program ini menyerap produk UMKM lokal dan selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.

"Gubernur meminta agar bagaimana cerita sukses saat COVID-19 dulu berupa pemberdayaan masyarakat agar bisa diterapkan kembali sehingga di tengah inflasi ini, kemandirian ekonomi tetap terjaga dan UMKM kita tetap eksis. Agar kita juga tak terlalu bergantung pada produk impor," katanya.