Tolak Kenaikan BBM dan Protes G20, Aliansi Bali Jengah Geruduk Kantor DPRD

Denpasar, Bali - Aksi menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali digelar puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Bali Jengah dengan menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Senin (26/9).

Puluhan massa aksi yang sebagian menggunakan pakaian Adat Madya Bali ini, meminta Pemerintah Indonesia menurunkan kembali BBM yang kenaikannya dinilai menyusahkan masyarakat khususnya warga Bali. 

Aksi protes kenaikan BBM ini juga diwarnai protes terhadap G20. Massa juga membawa spanduk besar bertuliskan,"Tolak Pembahasan G20 Yang Merugikan Rakyat”. Selain itu, mereka juga membawa poster dengan berisi foto Ketua DPR Puan Maharani yang bertuliskan "Rakyat Susah Malah Rayakan Ultah”.

Sementara itu, yang tak kalah menarik mereka juga membawa spanduk dengan karikatur aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib dengan tulisan,"Menolak Lupa Tragedi Kejahatan Kemanusiaan Oleh Negara," dan poster lainnya.

Selain itu, dalam pertengahan aksi tersebut para massa aksi juga membakar ban di depan gerbang Kantor DPRD Bali. Kendati, tak lama berselang petugas memadamkan api tersebut dengan disemprot dengan alat pemadam api (APAR). 

Kemudian, para massa aksi sempat menutup jalan di depan Kantor DPRD Bali dan menunggu Ketua DPRD Bali atau perwakilannya keluar agar mereka bisa menyampaikan aspirasi secara langsung. Tetapi hingga pukul 17.30 Wita para perwakilan DPRD Bali tidak ada yang menemui massa aksi, sehingga mereka membacakan pernyataan sikap dan membakar ogoh-ogoh mini sebagai simbol angkara murka.

Baca Juga

DPR RI Bongkar Jebolnya Subsidi Energi: 72 Persen Dinikmati Orang Kaya

Sementara, Koordinator Aliansi Bali Jengah, Junland Anggie Rumahorboq mengatakan, bahwa aksi ini sudah jelas untuk menolak kenaikan BBM.

"Kita, menolak subsidi BBM ini karena memang kita melihat beberapa proyek elitis masih tetap jalan, salah satu contohnya IKN, G20 dan momentumnya saya rasa dan teman-teman juga di Bali Jengah memang kurang tepat," kata dia. 

Kemudian, yang kedua adalah beberapa hal mengenai perhelatan KTT G20 dan pihaknya menyatakan bukan menolak agenda G20 tetapi di event tersebut ada pembahasan yang menyengsarakan rakyat dan menguntungkan investor.