Nusa Dua, Bali - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memaparkan empat tantangan investasi berkelanjutan pada pembukaan Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) G20 di Nusa Dua, Bali.
Hal itu dinilai penting karena dua dari tiga negara berkembang di dunia memiliki ketergantungan terhadap komoditas mentah. Sehingga perlu memberikan dukungan kepada negara berkembang yang ingin memajukan industri mereka melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, seperti yang pernah dilakukan oleh negara-negara maju pada awal revolusi industri.
Kedua, investasi yang berkelanjutan juga perlu ramah terhadap kepentingan masyarakat setempat.
“Oleh karena itu kita perlu memastikan bahwa investasi berkelanjutan juga menjadi investasi yang inklusif, diantaranya dengan mendorong kolaborasi investor dengan UMKM lokal," ujar Bahlil.
Ketiga, investasi membutuhkan keadilan, dimana saat ini tren investasi di bidang energi hijau masih sangat timpang. Hanya satu per lima saja dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang. Dengan kata lain, dua per tiga dari total populasi dunia hanya mendapat satu per lima dari total investasi energi hijau.
“Termasuk di dalam perkara ini adalah ketimpangan antara harga kredit karbon di negara maju dan negara berkembang. Di masa depan kita perlu menyepakati aturan main mengenai pasar karbon yang lebih adil dan lebih berimbang tanpa standar ganda antara negara maju dan berkembang," kata Bahlil Lahadalia.
Tantangan terakhir yakni perlunya dukungan negara-negara untuk mengadopsi kompendium sebagai referensi kebijakan bagi penyusunan dan implementasi strategi dan program untuk menarik investasi yang berkelanjutan.
“Pertemuan kali ini kita harapkan dapat menghasilkan manfaat bagi pemulihan ekonomi dunia serta merumuskan agenda dan kebijakan tata kelola pembangunan internasional yang lebih kokoh," ujarnya.
Menurut Bahlil, Forum TIIMM G20 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memberikan perhatian yang kuat pada investasi yang menciptakan nilai tambah, kolaborasi sektor UMKM, dan mendorong ekonomi digital sebagai motor baru ekonomi.
“Sebagai kelompok negara dengan 80 persen dari GDP dunia, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan konsensus dalam mengelola pembangunan dan ekonomi dunia yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan dan kemakmuran," ujarnya. (hw/mut)
Load more