Astaga! Penyerapan APBD Manggarai Baru 5 Persen, Aplikasi Milik Kemendagri Jadi Alasan

Manggarai, NTT - Proses pelaksanaan APBD dan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Manggarai hingga memasuki triwulan ke empat masih sangat rendah yakni hanya 5,10 persen atau sekitar Rp 70 miliar dari total APBD 2022 Rp 1,4 triliun (APBD 2022 ditambah dana pinjaman).

Adapun APBD yang terpakai hanya 2 pos anggaran yaitu belanja pegawai sebesar Rp 60 miliar atau 13,29 persen, kemudian belanja barang dan jasa Rp 12 miliar atau 4,45 persen. Sementara untuk belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer masih nol persen.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Manggarai Nobertus Caling mengatakan, selama triwulan pertama hingga bulan April 2022 baru 20 OPD yang menginput data APBD pada sistem. 

Dia pun merincikan, lima OPD dengan penyerapan APBD tertinggi sesuai data per 4 April 2022 terdiri dari, Sekretariat DPRD 17,75 persen, BLUD RSUD dr. Ben Mboi 17,78 persen, Inspektorat Daerah 13,26 persen, Dinas Lingkungan Hidup 7,08 persen. 

“Secara aplikasi baru 20 OPD yang meng-upload laporan keuangannya sementara 22 OPD masih nol,” kata Nobertus Caling kepada tvonenews, Rabu (6/4/2022).

Alasan Aplikasi

Baca Juga

Tegang, Menteri Pariwisata Gelagapan saat Ditanya Soal Anggaran Pada Rapat DPR, Saleh Daulay: Biasa Kita Hadapi Begini

Kabag Nobertus Caling menjelaskan, laporan keuangan dari setiap OPD akan terbaca pada aplikasi Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang terkoneksi dengan secara online dengan server Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Menurut Caling, data yang diinput masing-masing OPD ke Simda dengan data manual yang diterima Bagian Pembangunan angkanya memang berbeda.

“Kalau riilnya yang kita terima setiap hari Jumat itu sudah 15 persen. Sementara di aplikasi baru 5,10 persen. Tapi angka penyerapan anggaran yang sesungguhnya yang masuk sistem,” tutur Nobertus Caling.

Rendahnya angka penyerapan APBD pada triwulan pertama (Januari-Maret) kata Nobertus tidak saja kesalahan OPD tapi hal itu akibat migrasi data keuangan dari aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) ke Simda.

“Persoalan kita sesungguhnya di aplikasi, dari SIPD ke Simda. Kenapa pindah? Karena dalam SIPD hanya memuat penganggaran waktu mau eksekusi anggaran tidak bisa kalau di Simda menunya lengkap. Tapi dalam proses migrasi data ke Simda juga terjadi kendala,” sebutnya. 

Meskipun pihaknya memiliki data manual yang diserahkan dari OPD namun angka penyerapan APBD yang diakui yakni yang termuat di Simda karena termonitor langsung dengan Kemendagri.