Pemprov Bali: Dana Pengamanan Pilkada 2024 Cair Rp132 Miliar
- ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Denpasar, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan jajaran pemerintah kabupaten/kota serentak telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pengamanan Pilkada 2024 dengan total dana Rp132.109.227.932.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Senin (29/4/2024).
"Kalau untuk dana pengamanan kami cairkan sekaligus, karena ini sudah bulan April cairnya nanti Mei, sudah masuk tahapan pilkada,” kata Dewa Made Indra.
Menurutnya, hari ini dilakukan penandatanganan NPHD pengamanan Pilkada 2024, maka paling lambat dana tersebut dicairkan 14 hari lagi, dan seluruh kabupaten/kota menyatakan sudah siap.
Realisasi 100 persen pencairan sekaligus ini berbeda dengan NPHD Pilkada bagi KPU Bali dan Bawaslu Bali dan kabupaten/kota di penghujung 2023.
Artinya dana tersebut baru diberikan Pemprov Bali dan jajaran kabupaten/kota sebanyak 40 persennya.
Dia juga menambahkan pencairan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang semakin dekat, apalagi jika dibandingkan pemilihan 5 tahun lalu biaya yang dikeluarkan saat ini terbantu karena pemilihan dilakukan serentak.
“Waktu itu dana yang dari provinsi saja Rp350 miliar lebih, sekarang dilakukan serentak berbagi, misalnya pengamanan itu berbagi antara polda dengan polres, begitu juga dengan kpu dan bawaslu, jadi berbagi, sudah kami tetapkan dalam bentuk keputusan gubernur kegiatan mana yang ditanggung oleh provinsi mana kabupaten,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Badan Kesbangpol Bali I Gusti Ngurah Wiryanata menambahkan pendanaan ini dibebankan kepada APBD masing-masing pemerintah daerah.
Adapun rinciannya, dari Rp132 milyar Pemprov Bali mengeluarkan sebesar Rp39.153.654.932, Pemkab Badung Rp16.579.128.000, Pemkab Bangli Rp6.877.129.000, Pemkab Buleleng Rp12.600.000.000, dan Pemkot Denpasar Rp6.900.000.000.
Kemudian, Pemkab Gianyar Rp11.428.696.000, Pemkab Jembrana Rp6.720.873.200, Pemkab Karangasem Rp14.762.776.800, Pemkab Klungkung Rp9.086.970.000, serta Pemkab Tabanan Rp8.000.000.000.
“Masing-masing diperuntukkan polres, polresta, dan kodim masing-masing, besar anggaran sudah disepakati bersama masing-masing pemerintah daerah dengan TNI/Polri masing-masing dan dituangkan di dalam berita acara kesepakatan,” tuturnya.(ant/lkf)
Load more