Luhut Binsar Pandjaitan Terseret Skandal Pandora Papers
Rabu, 6 Oktober 2021 - 13:21 WIB
Jakarta - Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi ( Icij) kembali merilis dokumen baru yang bertajuk Pandora papers. Bukan hanya mencakup aktivitas usaha para kepala negara dan pemerintahan dunia di negara bebas pajak, Pandora Papers juga memuat dua nama Menteri Koordinator yang masih menjabat saat ini.
Puluhan kepala negara dan pemerintahan dunia dilaporkan berupaya menggunakan suaka pajak. Modusnya dengan menyembunyikan aset senilai jutaan dolar Amerika Serikat di perusahaan yang didirikan di negara suaka pajak. Laporan terbaru yang bertajuk Pandora Papers sini diungkap lewat investigasi gabungan konsorsium media ICIJ.
Dari jutaan dokumen yang dikumpulkan dan dianalisa muncul 35 nama pemimpin dan mantan pemimpin dunia. Salah satu nama paling tersohor yang diungkapkan Pandora Papers adalah Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, hingga mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Bukan hanya pemimpin dunia, pejabat lokal juga terungkap dalam Pandora Papers ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut binsar pandjaitan juga terungkap dalam Pandora Papers. Luhut disebut sempat menjadi presiden Petro Capital, suatu perusahaan cangkang yang berlokasi di Ekuador.
Sebelumnya juru bicara Luhut, Jodi Mahardi menjelaskan bahwa Luhut sudah mengundurkan diri dari Petro Capital di tahun 2010.
"Bapak Luhut Pandjaitan menjadi direktur utama atau ketua perusahaan pada pada tahun 2007 hingga tahun 2010. Perusahaan ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya terdapat berbagai macam kendala yang terkait dengan kondisi geografis, budaya, dan juga kepastian investasi. Sehingga Bapak Luhut Panjaitan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petro Capital dan fokus pada bisnis yang ada di Indonesia," jelas Jodi. (afr)
Meski bukan merupakan hal terlarang, pendirian perusahaan cangkang di negara-negara bebas pajak merupakan metode yang umum digunakan para pengusaha pengemplang pajak. (afr)
