ADVERTISEMENT
Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Luar Negeri China mengecam keputusan AS yang kembali menarik diri dari UNESCO dan menyebutnya tidak sesuai dengan sikap negara besar yang bertanggung jawab.
China juga menolak tuduhan keterlibatan dalam serangan siber serta mendorong kerjasama dagang dengan AS.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menarik negaranya dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).
Langkah ini mengulang kebijakan masa jabatan pertamanya yang sempat dibatalkan oleh Presiden Joe Biden pada 2023. Penarikan resmi akan berlaku efektif pada 31 Desember 2026.
Dalam pernyataan resminya pada Selasa (22/7/2025), Gedung Putih menyebut bahwa keputusan ini diambil karena UNESCO dianggap mendukung gerakan budaya "woke" yang dinilai memecah belah dan tidak sejalan dengan kebijakan “akal sehat” rakyat Amerika.
Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa keberlanjutan keanggotaan di UNESCO tidak sesuai dengan kepentingan nasional.
UNESCO dituding mendorong agenda pembangunan globalis yang bertolak belakang dengan kebijakan America First.
Salah satu poin utama keberatan AS adalah keputusan UNESCO pada 2011 yang menerima Palestina sebagai negara anggota.
Keputusan ini dianggap bermasalah, bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS, dan turut menyebarkan retorika anti-Israel.
Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyuarakan dukungan terhadap UNESCO melalui platform X (sebelumnya Twitter).
"Dukungan tak tergoyahkan untuk UNESCO, pelindung universal ilmu pengetahuan, lautan, pendidikan, budaya, dan warisan dunia. Penarikan AS tidak akan melemahkan komitmen kami".
Sebaliknya, Israel menyambut baik keputusan Washington. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menuduh UNESCO memiliki bias anti-Israel yang terus-menerus.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, juga menyampaikan apresiasi atas dukungan moral dan kepemimpinan AS.
Pejabat UNESCO membantah tuduhan bias dan menyatakan bahwa setiap keputusan dalam delapan tahun terakhir dikoordinasikan bersama Israel dan Palestina.
Azoulay menekankan bahwa UNESCO aktif memerangi antisemitisme dan mendukung pendidikan Holocaust.