Ricuh! Demo di Bangkok, Massa Anti-Pemerintah Bentrok dengan Massa Pro Monarki | tvOne

Bangkok, Thailand – Ribuan orang yang merupakan massa anti-pemerintah dan massa pro-monarki di Thailand turun ke jalan-jalan di Kota Bangkok untuk saling unjuk kekuatan. Demonstrasi itu berbuntut ricuh.

Ratusan pengunjuk rasa di Monumen Demokrasi mengulangi seruan mereka untuk mundurnya Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta, dan konstitusi baru. Mereka memberi hormat tiga jari khas mereka. Dalam aksinya, massa menerobos barisan barikade polisi untuk menyampaikan tuntutannya itu.

Hanya beberapa puluh meter jauhnya, ratusan bangsawan berkumpul dengan anggota pasukan keamanan—semuanya berpakaian warna kuning kerajaan—beberapa jam sebelum iring-iringan mobil kerajaan lewat di sepanjang jalan.

Ketika protes dari kelompok anti-pemerintah berlangsung, sempat terjadi keributan dengan massa pro-monarki. Pendemo juga sempat melawan polisi yang menghalau mereka dari pusat kota Thailand. Terlepas dari satu perkelahian singkat, kedua belah pihak sebagian besar tetap terpisah.

Gerakan protes kelompok anti-pemerintah bertujuan melengserkan Prayuth, yang berkuasa lewat kudeta 2014 dengan maksud untuk mengakhiri satu dasawarsa kekerasan antara para pendukung dan lawan-lawan kelompok mapan negara itu.

Mereka yang turun di jalan-jalan juga menginginkan konstitusi baru dan menyerukan pengurangan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn. Aksi tersebut mematahkan tabu yang berlangsung lama mengenai kritik terhadap monarki.

Pemimpin kerajaan Buddha Issara mengatakan para pengunjuk rasa dapat menuntut demokrasi, tetapi tidak boleh menyerukan reformasi monarki, seperti yang telah dilakukan beberapa orang.

Pada Selasa (13/10), para pengunjuk rasa membuat tantangan langsung yang langka kepada raja, dengan meneriaki konvoi yang lewat setelah 21 aktivis ditangkap selama bentrok dengan polisi. Polisi mengatakan para tahanan akan didakwa dengan pelanggaran ketertiban umum.

Protes telah menjadi tantangan terbesar selama bertahun-tahun bagi pemerintahan yang didominasi oleh tentara dan istana di Thailand.

Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan polisi telah diberitahu untuk menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Polisi mengatakan hampir 15.000 petugas telah dikerahkan untuk menjaga ketertiban.

Istana kerajaan belum menanggapi permintaan komentar atas protes atau tuntutan para pengunjuk rasa.

Sementara itu, pemerintah Thailand melarang kegiatan yang melibatkan lima orang atau lebih dan penerbitan berita atau pesan-pesan daring yang dapat membahayakan keamanan nasional. Larangan itu dikeluarkan pada Kamis dini hari melalui dekret darurat untuk mengakhiri protes-protes jalanan di Bangkok.

Aksi protes kian meningkat selama tiga bulan dan para pengunjuk rasa mendirikan kemah di luar kantor Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk menuntut pengunduran dirinya pada Rabu (14/10) malam.

Pemerintah juga melarang: "penerbitan berita, media lain, dan informasi elektronik yang memuat pesan-pesan yang dapat menimbulkan ketakutan atau informasi yang secara sengaja menyesatkan, melahirkan salah paham yang akan memengaruhi keamanan nasional atau perdamaian dan tatanan." (act)