Korsel Mengecam Keras dan Tak sudi Akui Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina oleh Rusia

Seoul, Korea Selatan - Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa mereka tidak sudi mengakui pencaplokan wilayah Ukraina oleh Rusia baru-baru ini, Sabtu (1/10/2022).

Korea Selatan juga mengecam keras invasi Moskow ke negara Eropa timur tersebut.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat (30/9/2022) menandatangani sejumlah fakta untuk mencaplok empat wilayah di Ukraina, menyusul referendum di wilayah tersebut akhir bulan lalu.

"Pemerintah Korea mengutuk keras invasi bersenjata Rusia terhadap Ukraina sebagai satu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lim Soo-suk lewat pernyataan.

"Pemerintah Korea tidak sudi mengakui referendum yang diselenggarakan di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson dan keabsahan pencaplokan Rusia atas wilayah Ukraina."

Korsel menyerukan agar kedaulatan, integritas wilayah dan kemerdekaan Ukraina dihormati.

Baca Juga

Megawati Hangestri Kembali Jadi Sorotan Media Korea, KOVO Beri Perlakuan Khusus untuk Megatron?

Semenjak Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina awal tahun ini, Seoul turut menjatuhkan sanksi internasional terhadap Moskow dan mengirim bantuan ke Kiev.

Rusia Caplok 4 Negara Ukraina

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut referendum yang didukung Rusia di wilayah pendudukan Ukraina bukanlah ekspresi asli dari keinginan rakyat Rusia.

Sehingga PBB menilai referendum Rusia mencaplok 4 wilayah Ukraina itu ilegal atau tidak sah menurut hukum internasional.

"Tindakan sepihak yang bertujuan untuk memberikan polesan legitimasi pada upaya akuisisi secara paksa oleh satu negara atas wilayah negara lain, seraya mengklaim mewakili kehendak rakyat, tidak dapat dianggap sebagai hukum di bawah hukum internasional," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo kepada Dewan Keamanan PBB, Selasa (27/9/2022).

Media pemerintah Rusia mengumumkan bahwa 98 persen pemilih memilih untuk bergabung dengan Rusia setelah referendum di wilayah Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, dan Luhansk di Ukraina.

DiCarlo mengatakan PBB tetap berkomitmen penuh pada kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina. Dikatakannya PBB menuntut agar Rusia, di bawah hukum internasional, menghormati hukum Ukraina di wilayah pendudukannya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan kepada 15 anggota DK PBB bahwa referendum Rusia adalah upaya untuk mencuri wilayah dan menghapus norma-norma hukum internasional. Dia menyerukan agar Rusia diisolasi sepenuhnya.