Bahaya Besar Mengintai! Campur Tangan Pemerintah Bisa Bikin Malaysia Disanksi FIFA?

“Mereka tidak boleh campur tangan, tidak boleh memberi arahan, tidak boleh mempengaruhi,” tegasnya, sambil menambahkan bahwa integritas asosiasi harus dihormati sesuai regulasi FIFA.

Ketika disinggung mengenai contoh kasus campur tangan pemerintah yang berujung sanksi dari FIFA, Windsor merujuk pada salah satu kasus terbaru di kawasan Asia Tenggara.

“Baru-baru ini, Brunei. Ada campur tangan pihak ketiga dalam proses pemilihan. FIFA dan AFC sudah membentuk komite normalisasi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, keterlibatan pihak ketiga dalam proses pemilihan kepemimpinan asosiasi sepak bola nasional secara langsung memengaruhi tata kelola sepak bola di negara tersebut. 

Kondisi itu memaksa FIFA dan AFC mengambil langkah tegas, termasuk pembentukan komite normalisasi, demi memulihkan struktur administrasi yang independen dan sesuai regulasi internasional.

Windsor menegaskan, pesan utama dari berbagai kasus tersebut adalah bahwa federasi sepak bola nasional harus bebas dari tekanan politik dan intervensi pihak ketiga. 

Jika batas itu dilanggar, risiko sanksi hingga pembekuan aktivitas sepak bola di tingkat internasional dapat mengancam negara yang bersangkutan.

Di tengah krisis skandal pemalsuan dokumen pemain warisan, peringatan AFC dan FIFA menjadi sinyal kuat agar semua pihak di Malaysia, termasuk pemerintah, berhati-hati melangkah dan menghormati kemandirian FAM sebagai asosiasi yang berada di bawah payung regulasi FIFA.(ant/lgn)