Bahaya Besar Mengintai! Campur Tangan Pemerintah Bisa Bikin Malaysia Disanksi FIFA?

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, mengingatkan pemerintah Malaysia agar tidak mencampuri urusan internal Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) di tengah sorotan tajam terkait skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi.

Peringatan itu disampaikan Windsor setelah hubungan FAM dan FIFA kembali menjadi sorotan menyusul peringatan badan sepak bola dunia tersebut mengenai risiko campur tangan pemerintah, khususnya setelah mencuatnya kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan tujuh pemain warisan Malaysia.

“Walaupun FAM sedang berkrisis, kementerian atau menterinya tidak boleh mengarahkan pejabat FAM agar meletakkan jawatan. Mereka tidak boleh, karena mereka dipilih oleh afiliasi anggota,” ujar Windsor seperti dikutip New Straits Times, Kamis (20/11/2025).

Windsor menegaskan, sekalipun FAM kini berada dalam sorotan dan tekanan usai keputusan FIFA terkait skandal dokumen, pemerintah tetap tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan arahan atau menekan pejabat FAM agar mundur dari jabatannya.

Menurutnya, jajaran kepengurusan FAM dibentuk melalui proses pemilihan oleh para anggota afiliasi dalam kongres, sehingga segala perubahan di dalam struktur kepemimpinan harus mengikuti mekanisme internal asosiasi, bukan desakan politik.

Ia sekaligus mendukung pernyataan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj yang sebelumnya mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia (KBS) agar berhati-hati dan tidak melampaui batas sehingga berpotensi dianggap sebagai campur tangan politik dalam urusan FAM.

Baca Juga

Jelang Babak 16 Besar ACL II, Layvin Kurzawa Blak-blakan soal Mentalitas Persib

Lebih jauh, Windsor menilai pemerintah memang merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam ekosistem sepak bola nasional. 

Namun, perannya ditegaskan sebatas pada dukungan terhadap pengembangan dan pembinaan, bukan mengatur atau menentukan administrasi asosiasi sepak bola.

“Peran pemerintah adalah mendukung pengembangan, bukan mengatur atau menentukan administrasi asosiasi,” demikian garis besar penekanan Windsor.

Ia mengingatkan, setiap pernyataan resmi yang dikeluarkan pemerintah ataupun pejabat terkait harus disampaikan secara hati-hati. 

Sebab, pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai tekanan atau arahan langsung kepada FAM berpotensi dikategorikan sebagai bentuk campur tangan pihak ketiga.

John kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberi instruksi, memengaruhi keputusan, ataupun terlibat dalam proses administratif internal FAM.