Kemerdekaan

Apa arti kemerdekaan yang sedang dirayakan hari hari ini bagi masyarakat adat Balik Sepaku di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur? Jika kita seorang Balik Sepaku, bangun tidur kita mendapati tanah tanah yang dirawatnya ratusan tahun sebagai bagian dari identitas tanah airnya tiba tiba dipatok tulisan “dilarang masuk”. 

Bagaimana jika engkau mendapati saudara kandungmu tiba-tiba tak bisa menjalankan ritual karena situs penting upacara adatnya, Batu Badok dan Batu Tukar Tondoi tiba tiba lenyap ditenggelamkan untuk sebuah danau. 

Bagaimana jika engkau harus meminta izin berulang ulang hanya untuk menengok hutan adat yang tiba-tiba kini ditabalkan sebagai titik nol kilometer Ibu Kota Nusantara.

Atau, bagaimana jika kamu lahir sebagai warga Desa Tewai Baru di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang ratusan hektar hutannya kini gundul berubah jadi kebun singkong berbatang pendek dengan umbinya mengecil mirip wortel. 

(Presiden Joko Widodo menunjuk lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sumber: ANTARA)

Namun atas nama proyek strategis nasional food estate, tanaman itu tetap dipaksakan untuk ditanam kendati akhirnya jadi mangkrak.

Bagaimana arti merdeka, jika engkau merupakan korban dari sebuah putusan salah dan terburu buru semacam itu. Hutan sebagai lingkungan terdekat, tumpuan hidup sehari hari warga, kini bukan hanya tak bisa diolah lagi, tetapi engkau akan dihardik tentara ketika memasuki tanah yang pernah sangat akrab dengan dirimu, kendati hanya bermaksud mengambil potongan kayu kecil. 

Dampak lain, hampir semua provinsi di Kalimantan kini mengalami banjir yang surutnya membutuhkan waktu berpekan pekan.

Bagaimana rasanya merdeka jika engkau terlahir jadi nelayan yang terus terancam nafkahnya karena gelombang laut yang menjadi lebih besar dari biasanya karena pasir lautnya didasar samudera digangsir dan ikan-ikan pergi karena terumbu karang lenyap dirusak oleh penambang yang kini dilegalkan negara.

Iya, daftar-daftar  korban itu bisa makin panjang dan akan terus bertambah.  

(Presiden Joko Widodo di area pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sumber: ANTARA)

Di hadapan para korban saya terngiang kata kata Albert Camus, sastrawan peraih Nobel yang sepanjang hidupnya berjuang melawan kekuasaan yang semena mena: “Aku tetap ingin mencintai negeriku, sambil tetap mencintai keadilan.”

Sayangnya, mencintai negeri ini sambil tetap mendekap keadilan bukan hal mudah. 

Pekan lalu, setelah 78 tahun merdeka, pada sebuah pesta peringatannya di istana negara, seorang Presiden berbaju Raja Mataram (dengan kuluk yang pernah dikenakan Sultan Agung) tampak sumringah mendengar laporan progres pembangunan IKN dari Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. 

Ia mengangguk angguk sambil berkata; “Insya Allah besok perayaan ini akan digelar di sana,” ujar Jokowi.

(Presiden Joko Widodo jelang perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-78 di Istana Merdeka. Sumber: ANTARA)

Presiden yang mendapat mandat dari rakyat itu tak merasa perlu menyapa warga adat setempat, misalnya. Ia tak memanggil Sibukdin, pemimpin masyarakat adat Balik Sepaku yang telah tinggal beranak pinak di sana puluhan tahun, atau mendengar perwakilan perempuan Ten Sopek, yang secara kearifan adat berhasil merawat hutan ---yang segera akan bersalin rupa menjadi berbagai bangunan megah, apakah mereka setuju dengan rencana pemerintah pusat itu.

Berkali kali Presiden dengan para menteri menginap di IKN, misalnya tapi tak merasa perlu berdialog dengan warga dayak Paser atau 13 warga adat lain yang hidup di sekitar lokasi ibu kota baru.

Dengan ini, kepala suku adat Sibukdin, warga dayak Paser, atau para perempuan Ten Sopek seolah harus ikhlas menerima “mimpi” tentang kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi orang orang yang tinggal ratusan kilometer di seberang lautan yang tak mereka kenali identitasnya.

Pada sejumlah investor di Singapura, Timur Tengah hingga China, Jokowi menyebut IKN adalah mega proyek terbesar di dunia saat ini. Nantinya akan ada  pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa yang berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

(Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri rapat di lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sumber: ANTARA)

Pembangunan IKN seperti  titik “lepas landas” pesawat Indonesia mengorbit menjadi negara maju dan kaya. Karena sebuah “mimpi” ini Jokowi meminta seluruh warga bersatu, seiya dan sekata. Tak boleh ada suara berbeda.

Tapi, warga yang punya ingatan panjang segera insaf, janji, mimpi atau ramalan penguasa kerap menguap bersama embun pagi. Dan kemerdekaan sebagai jembatan emas, seperti metafora dari Soekarno, ternyata telah gompal di sana sini.

Soeharto pernah menyebut Indonesia akan terbang tinggi setelah repelita ke-6 (sekitar tahun 2000), pendapatan perkapita rakyat akan sama dengan negara kaya, sehingga rakyat diminta bersiap untuk menggelar pesta Olimpiade. 

Untuk “mimpi” besar itu, Habibie, salah satu menterinya yang paling cerdas diminta mewujudkan pesawat penumpang canggih. Sudwikatmono, salah satu kerabatnya diminta membangun menara tertinggi di dunia.

Tak hanya presiden yang akrab dengan pasar bebas, Soekarno dari spektrum yang berbeda, sosialis, juga punya sejarah yang sama. 

(Pembangunan Monumen Nasional oleh Sarwoko Martokoesoemo dan Presiden Sukarno pada tahun 1950-an. Sumber: ist)

Untuk menggertak PBB, Soekarno memerintahkan digelar event besar skala dunia, “Games of the New Emerging Forces” atau Ganefo. Dan, untuk mensukseskan acara olahraga  itu ia tak hanya perlu sebuah stadion GBK ---yang dibangun bersama insinyur insinyur Rusia, tapi juga Hotel Indonesia dan bangunan pusat belanja tertinggi di Indonesia saat itu: Sarinah. 

Kekuasaan yang ingin pengakuan cepat dan kasat mata selalu butuh membangun monumen. Maka untuk menyambut tamu negara dibangun Monumen Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia. Tak cukup hanya satu, secara bersama dibangun pula Monumen Nasional yang tinggi megah berlapis marmer di puncaknya diselimuti emas.

Soekarno dan Soeharto kala itu percaya, setiap capaian bangsa butuh biaya dan pengorbanan. Dan bagian terbesar pengorbanan itu harus ditanggung oleh rakyat sebagai bagian dari mobilisasi pembangunan, toh dari sana nantinya akan lahir bangsa yang produktif, pertumbuhan ekonomi melesat dan segala hal akan terpenuhi.

Tapi hari ini kita tahu harapan itu masih jadi harapan. Rakyat saat ini masih seperti burung pungguk yang hinggap di dahan sambil merindukan  rembulan. Dan ramalan tentang “tinggal landas”, masyarakat adil dan makmur, negeri gemah ripah loh jinawi masih tetap jauh di langit tinggi.

Demikian, bagi saya, refleksi kemerdekaan hari ini adalah betapa sunyinya keadilan bagi korban korban pembangunan infrastruktur di sekujur republik. 

Padahal, keadilan adalah hukum Tuhan, sunnatullah yang berlaku untuk semua. Tak sedikit peradaban yang pernah ada di muka bumi, hancur hanya karena abai pada aspek keadilan. Sebagai hukum alam, keadilan memang berlaku untuk semua, seperti api yang panas saat disentuh, dirasakan oleh siapa saja.  

(Seorang anak memanjat pinang di bantaran kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, pada perayaan HUT RI ke-78. Sumber: tim tvonenews/Julio)

Saya kembali teringat  ucapan Imam Ali tentang keadilan ini, “Sesungguhnya Allah akan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menegakkan negeri yang zalim meskipun Islam”.  

Saya merasa hampa dengan kemerdekaan model begini. Persis seperti yang dikatakan penyair Rendra: “Kau takkan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan yang tanpa cinta…”

(Ecep Suwardaniyasa Muslimin)