Jurnalis dan Politik Praktis

Pesonanya luar biasa. Menyilaukan. Pemilu seperti mesin penyedot debu raksasa. Menyedot bukan hanya pihak yang berkepentingan langsung dengan demokrasi. Mesin itu menyedot juga banyak keahlian yang lahir belakangan, seperti konsultan politik, surveyor, influencer, buzzer, dan tak lupa para petualang pemburu rente semata. 

Bagaimana pers memposisikan dirinya secara tepat? Sesuai amanah profesi dan amanah bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UU Pers 40/99. 

Dalam pengalaman penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air sebelumnya, pesta demokrasi itu merupakan momentum panen raya bagi banyak pihak. Perusahaan Media pers juga kecipratan rezeki melalui pemasangan iklan dari Pemilu itu. Sejak dulu. Jauh sebelum disrupsi informasi terjadi. Jauh sebelum kelahiran media-media baru, media digital dan sosial media. 

Terus terang, itu yang menjadi salah satu penyebab mengapa sejak lama kita mengkhawatirkan jurnalis atau pengelola media pers jika terlibat di dalamnya sebagai pemain. Sulit bisa optimal melaksanakan kewajibannya memenuhi hak publik untuk mengetahui termasuk sengkarut yang mewarnai perjalanan Pemilu. Apalagi membuktikan dugaan kecurangan yang menjadi stigma Pemilu lalu. 

Sebab, masih banyak di antara jurnalis dan bahkan media pers terlibat jauh cawe-cawe dalam pesta itu. Baik sebagai pemain untuk ikut merebut kekuasaan maupun manfaat lainnya. Dikhawatirkan terjebak pula pada kampanye hitam soal jargon politik identitas yang akan membuat bangsa terpuruk. 

Berpotensi hancur berkeping-keping, bukan hanya terbelah. Sejak Pancasila diterima sebagai falsafah bangsa, dan diperkuat oleh penerimaannya sebagai satu-satunya asas dalam segala kehidupan bangsa, di zaman Orde Baru, praktis urusan itu sebenarnya sudah selesai. Tapi Pemilu lalu diidengung-dengungkan sebagai "jualan baru" untuk memojokkan satu golongan masyarakat. 

Di mana letak kesalahan jika saudara kita menggunakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa. Sebagai nilai yang menginsipirasi. Sama keakraban kita pada kearifan suku bangsa di Tanah Air. Seperti "mikul duwur mendem jero", "tut wuri handayani" dan sebagainya. Yang pernah kita akui dan tegaskan sebagai puncak-puncak kebudayaan bangsa. 

Pakai jilbab atau pakai peci apakah itu salah dikenakan seseorang sebagai ekspresi aqidah agama. Di mana salahnya? Saya mendorong pers berkampanye bukan anti politik identitas, tetapi berkampanye untuk menolak jargon itu digunakan di medianya karena menyudutkan dan mengancam persatuan bangsa.