Mendag Zulhas Temukan 515 Ton Minyakita Tak Didistribusikan Produsen Saat Sidak

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap ketersediaan produk minyak goreng merek Minyakita di PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara, Selasa (7/2/2023).

Dari hasil pengawasan ini ditemukan, sekitar 515 ton stok Minyakita yang diproduksi pada bulan Desember 2022 di PT BKP tidak didistribusikan.

Menurut pengakuan PT BKP, 515 ton minyak goreng itu tidak didistribusikan karena belum mendapatkan Domestik Market Obligation (DMO).

Sekadar informasi, PT BKP merupakan produsen terbesar Minyakita di Indonesia.

“Hari ini, Kemendag bersama Satgas Pangan melakukan pengawasan di lapangan. Hasilnya, ditemukan stok Minyakita per 7 Februari 2023 sekitar 515 ton yang diproduksi PT BKP pada bulan Desember 2022," kata Mendag Zulhas di Marunda, Jakarta Utara, Selasa (7/2/2023).

"Perusahaan ini mengaku tidak mendistribusikannya karena belum mendapatkan domestic market obligation (DMO),” sambungnya.

Kemudian, Zulhas menegaskan agar para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan Minyakita untuk menaati peraturan perundang-undangan.

Hal ini terkait tata kelola program minyak goreng rakyat yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022.

“Saat ini kami telah memerintahkan PT BKP untuk segera mendistribusikan ke pasar dengan harga sesuai HET," ucap Ketum DPP PAN itu.

"Pendistribusian ini akan dipantau Ditjen PKTN Kemendag bersama Satgas Pangan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Zulhas meminta PT BKP sebagai salah satu produsen terbesar Minyakita agar dapat segera mendistribusikan Minyakita ke pasar.

"Sehingga tidak terjadi isu kelangkaan dan isu Minyakita dengan harga yang tidak sesuai HET di pasar,” ungkapnya.

Mendag juga menegaskan, pendistribusian Minyakita harus segera dilakukan, khususnya ke pasar rakyat di wilayah Jawa.

“Diutamakan di pasar rakyat dulu, tidak ke ritel modern. Kita juga akan mengurangi distribusinya untuk ritel modern dan penjualan daring,” kata Zulhas.

Mendag Zulkifli Hasan menyebut, Minyakita akan terus diproduksi. 

Kata dia, Pemerintah juga telah menambah pasokan DMO sehingga harapannya pasokan Minyakita kembali normal sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan terjangkau oleh masyarakat.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono menjelaskan, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan (MINYAKITA) harus berkomitmen dan memastikan seluruh kewajibannya telah dipenuhi.

“Penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Program Minyak Goreng Rakyat, baik curah maupun kemasan merek Minyakita yang diperdagangkan secara langsung maupun melalui sistem elektronik yang terjadi akan dilanjutkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium),” pungkas Veri.(rpi/muu)