Menkes Budi dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Ingin Beri Hadiah untuk Presiden Jokowi, Tekan Angka Stunting 5 Persen

Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin melaksanakan rapat pimpinan (Rapim) bersama dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membahas masalah stunting.

Rapat yang diselenggarakan di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (1/2/2023) ini, Budi meminta Heru dapat menekan angka stunting di DKI Jakarta hingga 5 persen.

Menkes Budi mengaku mendapat perintah langsung dari Presiden RI Joko Widodo untuk menurunkan angka stunting yang semula 21,6 persen pada 2022 menjadi 14 persen di tahun 2024.

"Kita kan baru launch data stunting nasional turun dari 24 persen ke 21 persen, nah Bapak Presiden kan pengennya 14 persen di 2024. Nah tadi saya datang ke Pak Gub, 'negara-negara maju itu kan di bawah 5 persen, yuk kita kasih hadiah ke bapak Presiden'," ujarnya.

Menyikapi polemik stunting, rupanya Budi Gunadi telah menyiapkan sejumlah program bersama dengan Heru Budi.

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini adalah mensinkronisasikan data antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan data daerah milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Baca Juga

RSUD Waropen Papua Masuk Prioritas, Menkes Targetkan Beroperasi Tahun Ini

"Jadi datanya by name, by address, itu mesti sama data Kemenkes data Gubernur dengan data BKKBN. Kita sudah setuju akan disamakan dalam waktu seminggu," katanya.

Kemudian, Budi dan Heru akan menyisir program pencegahan di lapangan. Seperti Menkes dan Pemprov berkolaborasi menciptakan program kesehatan dan di luar kesehatan yang mempengaruhi naiknya angka stunting.

"Program (Menkes dan Pemprov) juga disinkronkan karena program kesehatan itu banyak, kita fokus ke dua grup yakni ibu hamil karena risiko paling tinggi sebelum melahirkan, dan grup bayi 6-24 bulan karena di situ dia butuh makanan tambahan di luar ASI. Itu kebutuhannya spesifik harus ada protein hewani bisa telur, ikan, susu, daging ayam atau daging sapi," ungkapnya.

Kemudian, untuk permasalahan sosial, ekonomi, dan aspek di luar kesehatan menjadi tanggung jawab Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Masalah ekonomi, masalah pendidikan, persepsi agama, perkawinan terlalu dini, masa kelahiran terlalu pendek, itu di luar kesehatan. Nah, Pak Gub udah punya program itu juga. Nanti dikoordinasikan di bawah BKKBN," pungkasnya.