Kemiskinan Ekstrem di Jakarta, PSI: Minimal Kota yang Punya APBD Rp80 T Tidak Ada Warga Miskin

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan polemik kemiskinan ekstrem di Jakarta menjadi tugas bersama.

"Ya, itu jadi PR kita bersama sih bukan hanya dari Pemprov kan, maksudnya kita di DPRD juga punya tanggung jawab yang sama," jelas dia, saat dihubungi media, pada Rabu (1/2/2023).

Salah satu solusi yang diberikan oleh politikus yang akrab disapa Ara ini tak lain adalah rutin melakukan pendataan ulang agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat disalurkan dengan tepat sasaran.

"Salah satunya yaitu perbaikan data yang rutin, yang harus dilakukan mereka yang miskin secara ekstrem itu minimal tersentuh bantuan sosial yang dibelanjakan oleh Pemprov DKI. Makanya harus seperti itu, harusnya tersentuh semua. Tapi faktanya kan ada yang tidak," tuturnya.

Dia berharap, di masa kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sementara dapat menekan angka kemiskinan di ibu kota.

"Kita sama-sama kawal di kepemimpinan Pak Heru ini terkait perbaikan data dan penerima bansos itu, agar tadi minimal enggak ada lagi di kota yang memiliki APBD Rp80 triliun lebih, masih ada warga yang miskin ekstrem," pungkasnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat terbatas bersama perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

Ada pun, rapat tersebut menjawab perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan angka kemiskinan di tanah air harus ditekan di angka 0 persen.

Rapat yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta ini pun membahas fenomena kependudukan di Jakarta yang tak lepas dari polemik fenomena kemiskinan ekstren dan berkaitan langsung dengan stunting atau gizi buruk.

Heru meminta kepada anak buahnya dalam waktu singkat ini dapat menemukan akar masalah kemiskinan yang terus menghantui. Dilakukan upaya intervensi yang tepat terkait masalah kemiskinan ekstrem tersebut dengan tepat sasaran.

“Sasarannya harus tepat. Untuk itu, saya sudah minta kepada BKKBN untuk menetapkan sampel dan memastikan data-data yang ada di Carik Jakarta (yang juga sudah terkoneksi dengan BKKBN) selalu update dan sasarannya tepat,” kata dia, di Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin (30/1/2023).