Soal Anggaran Rp500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel, Begini Tanggapan DPR

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan adanya pemborosan anggaran kemiskinan yang habis untuk rapat di hotel.

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL). Tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, kementerian atau lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," ungkap Anas pada Jumat (27/1/2023), dikutip dari tayangan Youtube Kementerian PAN-RB.

Berdasarkan temuannya, anggaran untuk mengentaskan kemiskinan itu malah banyak teralokasikan untuk rapat atau kegiatan-kegiatan yang tidak perlu.

"Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden. Banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tegasnya.

Dengan nilai anggaran fantastis hampir Rp500 triliun, faktanya hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,6 persen.

Rapat Bisa Online

Pihaknya ingin kebiasaan menghambur-hamburkan anggaran itu dihentikan. Menpan R-B telah memberikan solusi agar pertemuan-pertemuan yang diperlukan dilakukan via online atau daring.

“(Sehingga) Teman-teman di daerah tidak habis untuk audiensi ke Jakarta. Kami sudah buka layanan seperti ini, kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom, setiap hari Selasa," jelas Anas.

Selain itu dia tidak ingin lagi ada kementerian atau lembaga yang melakukan pertemuan soal kemiskinan menggunakan jasa konsultan.

"Saya tidak ingin lagi dengar reformasi birokrasinya orang inginnya ‘A’, melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan. Lah, ini ingin ‘A’ kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas dong. RB ke depan harus berdampak, nilai RB naik, dampaknya terukur," tegas mantan bupati Banyuwangi itu.

Tanggapan DPR soal Rp500 Triliun untuk Rapat di Hotel

Sementara Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan akan mengkaji temuan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas soal pemborosan anggaran kemiskinan itu.

“Kami akan tanya itu datanya sejauh apa. Kita akan kaji dulu data yang didapat,” kata Doli di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Menurutnya, anggaran negara seharusnya digunakan untuk keperluan produktif. Meskipun dialokasikan untuk rapat, namun tetap harus menghasilkan kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.

“Walaupun rapat harus ada keputusan apakah bentuk program. Harusnya itu juga kelihatan dari hasil-hasil pemeriksaan keuangan selama ini,” tegasnya.

“Kalau misalnya (data tersebut) benar berarti selama ini kan tidak produk jadi, banyakan rapat daripada program kerja,” imbuh Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Atas temuan ini, pihak DPR akan memanggil Menpan-RB pada pekan depan untuk memberikan penjelasan.

“Kami kan memang secara reguler ada rapat kerja, mungkin sekitar satu minggu ke depan akan ada rapat kerja lagi,” pungkasnya. (saa/muu/amr)