Politisi PKS Desak Kemenag Rancang BPIH yang Rasional Tapi Terjangkau

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mendesak Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk segera menghitung Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023.

Dengan demikian, BPIH bisa terjangkau petani dan nelayan yang merupakan calon jemaah haji terbanyak.

Hal itu diungkapkan Iskan Lubis dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Kementerian Agama (Kemenag) di kompleks DPR RI, Senayan.

“KPK memperingatkan itu jangan sampai BIPIH menggerus dana pokok calon haji. Saya berharap menteri agama lebih transparan dalam merumuskan dana haji dan tentunya DPR akan mengkritisi,” ungkap Iskan dikutip pada Senin (23/1/2023).

Menurutnya, temuan KPK ini dapat diartikan sebagai peringatan bagi Kemenag dan BPKH untuk berhati-hati dalam mengelola dana haji bersama BPKH yang mengakibatkan biaya haji jadi mahal.

Ini bukan karena biaya haji yang naik di Arab Saudi, tetapi karena salah kelola dana haji.

Baca Juga

Targetkan 3 Juta Fakir Miskin, Kemenag Kawal Penyaluran Zakat Rp473 Miliar Selama Ramadan

“Sebab, kalau dana haji dikelola dengan optimal oleh BPKH membuat biaya haji yang dibayar jemaah juga lebih murah,” ucap Iskan.

Menurut Iskan, penentuan BPIH perlu disegerakan karena untuk mempermudah calon jemaah haji yang mendapat jatah berangkat tahun ini dapat menyiapkan pelunasan biaya hajinya.

Dalam rapat itu juga Iskan menyampaikan Kemenag untuk dapat membuat road map bagi lansia kedepannya agar mereka lebih diutamakan keberangkatannya.

Ada dugaan bahwa oknum travel tertentu mendorong jemaah haji untuk menarik setoran awal mereka untuk berangkat dengan umrah karena lamanya antrean.

“Setoran awal haji yang Rp25 juta dan antre puluhan tahun ketika ditarik dana yang mengendap puluhan tahun toh tidak untung sama sekali,” pungkasnya. (nsi)