Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Bantah Temuan Beras di Gudang Pulogadung Bansos Tak Tersalurkan
- Tim tvOnenews/Abdul Gani Siregar
Jakarta - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari menampik kabar temuan beras di gudang sewaan kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, yang merupakan bantuan sosial (bansos) 2020 tidak disalurkan.
Hal ini disebabkan karena kontrak dengan Perumda Pasar Jaya dalam pengadaan bansos untuk warga terdampak pandemi Covid-19 telah berakhir pada 31 Desember 2020.
Premi pun menegaskan bahwa pihak Dinas Sosial tidak terlibat dalam kasus yang menyeret Perumda Pasar Jaya atas tuduhan melakukan korupsi bansos dana anggaran 2020.
"Kami memang pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya, tapi, saya pastikan kontrak kami telah berakhir di 31 Desember 2020," jelas dia, di Agroeduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/1/2023).
Lebih lanjut, Premi beberkan bahwa prosedur penyaluran bansos kepada warga DKI Jakarta saat itu diawasi oleh sejumlah lembaga mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Inspektorat DKI Jakarta.
Kendati demikian, temuan beras di gudang sewaan kawasan Pulogadung yang ramai diberitakan, Premi mengaku tidak mengetahui peruntukannya.
"Saya tidak tahu, kita tunggu saja itu barang siapa," pungkasnya.
Premi pun bersedia memberi keterangan apabila KPK ingin mengusut tuntas kasus ini. Dia akan menjelaskan secara detil bagaimana kerja sama yang mereka lakukan pada 2020 yang lalu.
Sementara sebelumnya, beredar di media sosial melalui akun Twitter @kurawa terkait kronologi dugaan korupsi bansos Pemprov DKI tahun 2022 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @kurawa dugaan korupsi bansos DKI senilai Rp2,85 triliun.
Akun @kurawa mengatakan temuan ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung.
Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak Covid-19. (agr/ree)
Load more