Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Komnas HAM sebut Jokowi Begini 

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan sikapnya dalam merespons pengakuan Presiden Jokowi terkait 12 palanggaran HAM masa lalu di Indonesia mulai dari tragedi 65 hingga Trisakti.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan, pihaknya menyambut baik sikap Presiden atas adanya pengakuan terhadap 12 peristiwa Pelanggaran HAM Berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM.

Menurut Atnike, pengakuan tersebut memperlihatkan adanya komitmen pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dalam pemulihan hak korban.

"Komitmen Pemerintah untuk memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang," tutur Atnike, Rabu (11/1/2023).

Selanjutnya, Atnike menegaskan bahwa Komnas HAM mendukung pernyataan Jokowi terkait jaminan ketidakberulangan peristiwa pelanggaran HAM Berat.

Menurut Dia, dukungan tersebut dengan bentuk membangun pemajuan dan penegakan HAM yang efektif.

"Diantaranya dengan mendorong ratifikasi semua instrumen HAM Internasional, perubahan kebijakan di berbagai sektor dan tatanan kelembagaan pada institusi negara," terangnya.

Selain itu juga pada peningkatan kapasitas penegak hukum dan aparat sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan HAM.

Lebih lanjut, Atnike meminta berbagai institusi, seperti TNI, Polri dan beberapa Kementerian untuk turut mendukung kebijakan pemerintah terkait tindak lanjut atas laporan Tim PPHAM.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah Indonesia mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa,” ujar Presiden Jokowi, Rabu (11/1/2023).

12 Pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut antara lain Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998 dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. 

Lalu, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003 dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003. "Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban," jelasnya. (rpi/aag)