Soal Isu Pemilu Proporsional Tertutup, Begini Tanggapan Jusuf Kalla

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla menilai pentingnya mengembalikan pada sistem pemilu yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan di tengah polemik wacana sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka. 

Jusuf Kalla, yang merupakan pria yang lebih dikenal dengan panggilan JK tersebut tidak menampik soal maraknya uang yang beredar dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

"Pemilih kita perlu dikembalikan kepada sistem pemilu yang baik. Karena masyarakat juga mulai menikmati, katakanlah amplop-amplop para calon," kata Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK itu, seusai menghadiri Dies Natalis ke 25 Universitas Paramadina di Kampus Universitas Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2023).

"Jadi itu kadang-kadang tidak objektif," imbuhnya.

Lebih jauh, mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut kembali memaparkan sistem pemilu dengan proporsional terbuka dan tertutup. 

Menurut pria kelahiran Bone tersebut,  Kalau sistemnya tertutup, maka yang menentukan nomor urut, baik nomor 1, nomor 2, atau nomor terakhir, adalah partai.

Baca Juga

Jusuf Kalla Minta Indonesia Harus Bersikap Tegas Soal Konflik Iran

 "Kalau dulu itu sering dikatakan itu nomor kopiah dan nomor sepatu," katanya lagi.

Sedangkan sistem proporsional terbuka maka yang menentukan sesorang lolos menjadi anggota dewan adalah pemilih. 

Sistem terbuka, lanjut JK, juga membuat para calon ikut berkampanye. Sedangkan kalau tertutup, yang berkampanye adalah partai.

"Jika tertutup, maka calon tidak ikut turun. Misalnya calon yang menempati nomor urut 1 atau 2, bisa saja tidak turun (kampanye). Karena sudah pasti terpilih. Jadi biasanya tidak ada kegiatannya si calon itu," ungkapnya lagi.

Lebih jauh, JK juga menanggapi soal biaya para calon yang kadang membutuhkan biaya yang besar.

Menurut JK, biaya tersebut tentu saja ada. Tapi JK juga menilai, jika calon tersebut mempunyai pengabdian di masyarakat sebelumnya, maka calon tersebut akan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit. 

"Apalagi di sistem dapil kan. Jika orang itu mengabdi didapilnya jauh-jauh hari sebelumnya maka dia tidak perlu uang banyak," ujar Ketua PMI tersebut.

"Uang juga kadang disebabkan oleh persaingan internal. Makanya saya istilahkan jeruk makan jeruk," pungkas JK. (saa/aag)