Eks Kapolda Jatim Nico Afinta Disebut Laik Kena Sanksi Etik, Ini 3 Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta disebut laik untuk segera disidang etik terkait tragedi Kanjuruhan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kuasa Hukum korban Tragedi Kanjuruhan, Anjar Nawan Yusky. Anjar membeberkan tiga alasan Nico Afinta laik disidang etik.

Anjar mengatakan Nico bertanggungjawab atas tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan tersebut. Pasalnya, dia menyatakan tembakan gas air mata oleh petugas merupakan tindakan sesuai prosedur.

"Artinya, walau beliau tahu waktu itu ada ratusan orang meninggal dikatakan sesuai prosedur. Artinya dia benarkan loh tindakan itu," kata Anjar kepada wartawan, Selasa (27/12/2022).

Alasan pertama kata Anjar adalah muara penanganan keamanan di Stadion Kanjuruhan saat laga Arema FC vs Persebaya Surabaya berlangsung ada pada Polda Jatim yang saat itu dipimpin Nico. 

Keamanan di Stadion Kanjuruhan melibatkan banyak satuan polisi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Satuan itu hanya bisa dikerahkan oleh pucuk pimpinan komando tertinggi di wilayah tersebut. 

Baca Juga

Borneo FC Kembali ke Jalur Kemenangan Usai Taklukkan Arema FC 3-1

"Untuk menggerakkan Polres-Polres di sekitarnya, itu kan butuh peran Polda. Semua itu di bawah komandonya Polda Jatim," ucap Anjar. 

Kedua, keamanan di Stadion Kanjuruhan juga dijaga oleh satuan Brimob. Satuan ini, kata Anjar, hanya bisa dikerahkan oleh Kapolda Jatim saat diperlukan. 

"Brimob itu yang punya Polda. Polres enggak punya Brimob. Pimpinan tertingginya di tingkat Polda namanya Dansat (Komandan Satuan) Brimob, Kombes pangkatnya. Dia di bawah Kapolda langsung," katanya. 

Ketiga, Anjar mengatakan izin keramaian yang diberlakukan di Stadion Kanjuruhan dan sekitarnya dikeluarkan oleh Nico. 

Hal itu kata dia bisa dilihat dalam laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).  

Rekomendasi dalam poin kedua BAB tersebut, menurut Anjar, merupakan penegasan dari TGIPF bahwa Nico yang saat itu menjabat Kapolda Jatim layak untuk dilakukan pemeriksaan. 

"Sebenarnya inikan petunjuk dari tim TGIPF. Kita mendorong bahwa fakta-fakta, temuan-temuan yang dibentuk oleh presiden ini enggak sia-sia," ujar Anjar. 

"Tapi kalau rekomendasi ini mandek ya percuma dong presiden mengeluarkan Keppres untuk tim itu, Menkopolhukam juga. Hanya rekomendasinya dibiarin gitu aja," sambungnya.