Mediasi dengan KPU, Partai Ummat Lakukan Ini, Optimis Melaju di Pemilu 2024

“Pertama adalah hal tersebut perbincangannya apa. Kedua adalah bagaimana, apakah terjadi? Kalau terjadi maka konteksnya pelanggaran kode etik,” ujar Rahmat, di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/12/2022).

Jika Bawaslu menerima bukti yang nyata, maka kedua belah pihak akan dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Bawaslu akan menunggu dan juga jika ada alat bukti yang sangat kuat maka akan mengajukan kepada DKPP seandainya ada. Tetapi masyarakat juga dapat melaporkan ke DKPP,” kata Rahmat.

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar, Pendiri Partai Ummat Amien Rais beberkan informasi A1 yang dia terima terkait pembicaraan nama-nama partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Menurut Amien Rais, informasi A1 tersebut berasal dari sumber utama KPU, yakni Hasyim Asyari.

“Begini, yang karenakan informasi A1 dan valid itu memang ada kontak atau komunikasi pada Selasa malam. Jadi saudara Hasyim Asyari Ketua KPU itu menyampaikan pesan supaya segera temu, Ketum kita Pak Ridho bertemu empat mata di kantor KPU,” kata Amien Rais, pada Rabu (14/12/2022).

Baca Juga

Rugikan Negara Rp 11,8 Miliar Kasus Dana Hibah, Ketua KPU Prabumulih Dituntut 10 Tahun Penjara 

Kabar yang disampaikan oleh Hasyim adalah informasi tentang Partai Ummat menjadi satu-satunya partai politik yang tidak lolos pada Pemilu 2024.

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa Partai Ummat tidak berhasil lolos pada tahap verifikasi sebab disinyalir tidak memenuhi syarat faktual di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara (Sulut).

Kegagalan tersebut membuat Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin kecewa dan merasa ada indikasi manipulasi data keanggotaan.

Tidak hanya itu, Nazaruddin juga mengeluhkan bahwa pihaknya dipersulit oleh penyelengara Pemilu di beberapa kabupaten.

"Ya, kami tadi sudah tegas menyatakan keberatan karena hasil rekapitulasi di dua provinsi itu tidak sesuai dengan data yang dimiliki. Kami juga merasa mendapatkan perlakuan yang sifatnya itu dipersulit oleh penyelengara Pemilu di beberapa kabupaten," kata dia, di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).

"Bahkan kami juga mempunyai data bahwa ada manipulasi dalam artian data keanggotaan dari partai kami, itu kemudian diberikan ke partai yang lain," sambung dia.